Negara Harus Kendalikan Industri Rokok

Cukai: Abdillah Ahsari mempresentasikan pentingnya menaikkan cukai rokok sebagai salah satu instrumen untuk membatasi konsumsi rokok, pada diskusi terbatas yang digelar MTCC, di Jogjakarta, beberapa waktu lalu.

Cukai: Abdillah Ahsari mempresentasikan pentingnya menaikkan cukai rokok sebagai salah satu instrumen untuk membatasi konsumsi rokok, pada diskusi terbatas yang digelar MTCC, di Jogjakarta, beberapa waktu lalu.

JOGJA – Mengurangi kebiasaan merokok merupakan salah satu upaya penting untuk menyehatkan masyarakat. Menaikkan cukai rokok menjadi salah satu instrumen penting untuk menuju upaya tersebut. Cukai rokok berperan penting dalam membatasi konsumsi rokok. Semakin tinggi cukai, akan semakin tinggi pula harga rokok. Pada gilirannya diharapkan akan dapat menahan atau menurunkan konsumsi masyarakat terhadap rokok.

“Hanya ada satu syarat. Negara harus mampu mengendalikan industri rokok. Bukan sebaliknya. Karena, itu akan mempengaruhi kebijakan ataupun peraturan yang kemudian dikeluarkan atau diterbitkan pemerintah,” ujar Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Dr Abdillah Ahsari, pada diskusi terbatas yang digelar MTCC (Muhammadiyah Tobacco Control Center), di Jogjakarta, beberapa waktu lalu.

Harus diakui, ada beberapa kebijakan atau peraturan pemerintah yang masih terkesan lunak atau bahkan terus ditunda pemberlakuannya karena adanya penetrasi maupun intervensi industri rokok. Ia pun mencontohkan, peraturan tentang pembatasan impor tembakau yang sudah ditunda sebelum diberlakukan. “Tapi, harus diakui pula, yang paling berat itu karena masyarakat masih menganggap biasa dampak rokok terhadap kesehatan. Sehingga sulit pula untuk menekan konsumsi rokok di masyarakat,” kata Abdillah kemudian.

Terkait cukai rokok, Abdillah mengusulkan, adanya pemanfaatan yang diperluas. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan pajak rokok daerah, selama ini sudah digelontorkan untuk kesehatan. “Saya mengusulkan dana bagi hasil dan pajak itu juga bisa digelontorkan untuk petani tembakau dan buruh rokok. Jadi memang perlu pelibatan beberapa kementerian,” kata Abdillah.

Selain menaikkan cukai rokok, upaya lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi rokok, adalah mengurangi disparitas atau memperpendek perbedaan harga. Upaya lain, pelarangan iklan rokok secara keseluruhan, serta harus benar-benar teguh menyangkut pengembangan kawasan tanpa rokok. “Kenaikan cukai harus dipandang pula sebagai salah satu instrumen investasi sumberdaya manusia, yang mungkin saja baru bisa kita nikmati beberapa tahun mendatang,” tandas Abdillah.

Tarif cukai yang saat ini ditetapkan pemerintah, menurut MTCC, masih lebih rendah dari anjuran WHO (Badan Kesehatan Dunia), yaitu minimal 66 persen. Hanya Indonesia satu-satunya negara yang memberlakukan cukai rokok maksimal 57 persen. “Jadi di Indonesia itu aturannya maksimal, bukan minimal,” tutur Abdillah lebih jauh.

Menyangkut instrumen harga dalam upaya membatasi atau mengurangi konsumsi rokok, MTCC juga mengusulkan perlunya dibuat tim khusus yang bergerak dalam perekonomian dan perpajakan tembakau. “Dengan demikian, undang-undang tentang cukai memang harus diubah. Alasan bahwa menaikkan cukai rokok akan memicu peningkatan jumlah rokok ilegal, harus dibantah. Alasan itu tidak benar,” papar Abdillah. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan