Negeri Konyol Di Era Digital

Literasi Media: Sukamta (berdiri), Rachmat Arifin (duduk kanan), Susilastuti DN (duduk kiri) di hadapan peserta Literasi Media: Memilih Siaran yang Berkualitas, di Jogjakarta, Selasa (23/10).

Literasi Media: Sukamta (berdiri), Rachmat Arifin (duduk kanan), Susilastuti DN (duduk kiri) di hadapan peserta Literasi Media: Memilih Siaran yang Berkualitas, di Jogjakarta, Selasa (23/10).

JOGJA – Belum memiliki aturan jelas mengenai penggunaan internet, penggunaan media sosial. Belum mempunyai undang-undang penyiaran yang komprehensif, maupun undang-undang mengenai data pribadi. Jadilah negeri ini, Indonesia, negeri konyol di dalam dunia digital.

“Bahkan sampai sekarang kita belum memiliki grand design, mau dikemanakan dunia digital kita. Sementara era digital, tak lagi bisa kita tolak saat ini,” ujar anggota Komisi I DPR RI, H Sukamta PhD, dalam acara Literasi Media: Memilih Siaran yang Berkualitas, yang digelar KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), di Jogjakarta, Selasa (23/10).

Saat ini, imbuh Sukamta, sedang disusun RUU Penyiaran dan sedang menunggu inisiatif pemerintah mengenai UU Data Pribadi. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan nantinya keamanan maupun kenyamanan warga bisa terlindungi. “Pengamanan data pribadi, misalnya, sangat penting agar jangan dimanfaatkan pihak lain untuk hal-hal negatif dan merugikan pemilik data tersebut,” katanya.

Mengenai konten kualitas siaran, menurut Sekeretaris Fraksi PKS di DPR RI, itu memang telah ada pada undang-undang lama, UU 32/2002. “Meski telah menyebut beberapa aspek yang wajib ada dalam setiap siaran, namun dalam RUU baru nanti kami mengusulkan aspek tambahan, konten siaran harus mencerdaskan bangsa,” tutur Sukamta kemudian.

Secara detail, memang tidak disebutkan mengenai parameter mencerdaskan bangsa di dalam RUU itu. Namun, pasti itu akan diatur lebih lanjut dalam PP (Peraturan Pemerintah). “Bukan hanya siaran berita, tapi termasuk di dalamnya yang harus mengandung aspek mencerdaskan bangsa, adalah siaran lawak hingga iklan sekalipun,” tandas Sukamta.

Jika semua itu tidak diatur, yang harus tertuang di dalam undang-undang, maka kita rentan sebagai warga. Kita akan hidup dalam belantara dunia digital. “Karena itu pemerintah harus segera sadar, segera taubat dalam urusan digital ini,” papar Sukamta, yang berasal dari dapil (daerah pemilihan) DIY itu.

Wakil Ketua KPI, Rachmat Arifin menegaskan, keberhasilan kinerja KPI bisa diukur dari konten siaran radio maupun televisi. “Jika ada perubahan peradaban, terutama siaran televisi, maka boleh dikatakan KPI berhasil dalam mengemban tugasnya. Jika sebaliknya, berarti belum berhasil. Silakan masyarakat yang menilai,” katanya.

Narasumber lain, Susilastuti DN yang juga seorang akademisi mengemukakan, bagaimanapun masyarakat harus disiapkan menghadapi era digital yang sudah menjadi keniscayaan saat ini. “Kita tak lagi bisa menolak kehadiran dunia digital. Persoalannya, siapkah masyarakat masuk ke dalam era digital? Itu semestinya menjadi salah satu tanggungjawab negara,” ujarnya lebih jauh. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan