Nol Persen Akses Disabilitas Ke Pasar Kerja

Presentasi Hasil Asesmen Kapasitas Panti Sosial dan Optimalisasi terhadap Akses Pasar Kerja bagi Penyandang Disabilitas, di Jogjakarta, Selasa (31/10).

Presentasi Hasil Asesmen Kapasitas Panti Sosial dan Optimalisasi terhadap Akses Pasar Kerja bagi Penyandang Disabilitas, di Jogjakarta, Selasa (31/10).

JOGJA (jurnaljogja.com) – Peraturan sudah ada. Pengembangan keterampilan bagi penyandang disabilitas sudah dilakukan. Kenyataan, masih sangat sedikit penyandang disabilitas di Indonesia memiliki akses ke pasar kerja atau dunia kerja. Banyak yang harus diperbaiki, memang. Dari sisi kapasitas kemampuan panti sosial sebagai pendamping penyandanng disabilitas maupun dari dunia usaha sebagai penyedia kerja, bahkan dari birokrat.

“Harus diakui pengetahuan maupun pemahaman para birokrat serta orang-orang yang ada di dunia usaha tentang para penyandang disablitas masih sangat minim,” ungkap Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kemensos, Drs Bambang Sugeng MM, di sela Presentasi Hasil Asesmen Kapasitas Panti Sosial dan Optimalisasi terhadap Akses Pasar Kerja bagi Penyandang Disabilitas, di Jogjakarta, Selasa (31/10).

Kenyataan di lapangan, lanjut Bambang, pun menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan. Praktis akses penyandang disabilitas terhadap pasar kerja masih nol persen. UU No 8/2016 tentang kuota lapangan kerja bagi penyandang disabilitas mewajibkan bagi BUMN minimal harus menampung dua persen penyandang disabilitas dari total pekerja yang dimiliki. Bagi perusahaan swasta, kewajiban itu hanya satu persen.

“Dengan persentase sebesar itu, ternyata jumlah tenaga kerja dari penyandang disabilitas masih sangat kurang. Persentase itu belum terpenuhi. Sudah ada perusahaan swasta maupun BUMN yang selama ini mempekerjakan penyandang disabilitas, memang. Namun, jumlahnya masih sedikit,” tutur Bambang di sela acara yang digagas GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) itu.

Kadang perusahaan sudah memiliki kesadaran dan berniat merekrut penyandang disabilitas sebagai pekerja, namun mereka sering kebingungan terkait dengan infrastruktur maupun perlengkapan kerja yang harus disiapkan. “Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah terkait dengan UU No 8 Tahun 2016 itu. Misalnya saja, soal insentif bagi perusahaan yang menampung penyandang disabilitas sebagai pekerja,” jelas Bambang kemudian.

Selaku Konsultan GIZ, Ima Susilowati MPsi mengemukakan, harus diakui secara jujur selama ini belum terjalin koneksitas optimal antara panti sosial, pemerintah, dan masyarakat. Kondisi itu menyebabkan akses pasar kerja bagi penyandang disabilitas sangat minim. “Banyak pula panti sosial yang terlalu eksklusif. Mereka lebih terkonsentrasi pada peningkatan keterampilan penyandang disabilitas. Sementara akses ke pasar kerja, bukan lagi menjadi urusan mereka,” katanya.

Programme Director GIZ, Cut Sri Rozanna mengatakan, asesmen bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan layanan panti sosial yang mengarah langsung kepada tersedianya akses pasar kerja dan wirausaha berbasis permintaan dan ketersediaan di pasar tenaga kerja. “Hasil kajian dari asesmen menjadi landasan fundamental bagi penyusunan strategi penguatan panti sosial terhadap peningkatan layanan dengan indikator kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas.”

Pemerintah Jerman melalui GIZ memberikan dukungan penuh kepada Ditjen Rehabilitasi Sosial untuk melakukan asesmen di enam panti sosial terpilih. Meliputi Panti Sosial Bina Rungu Wicara ‘Efata’ Kupang, Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental ‘Margo Laras’ Pati, Panti Sosial Bina Laras ‘Budi Luhur’ Banjarbaru, Panti Sosial Bina Daksa ‘Wirajaya’ Makasar, Panti Sosial Bina Daksa ‘Budi Perkasa’ Palembang, dan Panti Sosial Bina Netra ‘Tu Mou Tou’ Manado. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan