Panwaslu Minta Parpol Bersabar

Panwaslu: Panwaslu Kota Jogjakarta, dipimpin ketuanya Iwan Ferdian (dua kanan) didampingi anggota panwaslu lainnya dan Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Jogjakarta Tri Hastono (dua kiri) usai menyampaikan pernyataan sikap terkait alat peraga kampanye dan sosialisasi parpol, di kantor Kominfo dan Persandian setempat, Jumat (23/3).

Panwaslu: Panwaslu Kota Jogjakarta, dipimpin ketuanya Iwan Ferdian (dua kiri) didampingi anggota panwaslu lainnya dan Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Jogjakarta Tri Hastono (dua kanan) usai menyampaikan pernyataan sikap terkait alat peraga kampanye dan sosialisasi parpol, di kantor Kominfo dan Persandian setempat, Jumat (23/3).

JOGJA – Peraturan tentang kampanye pada pemilu 2019 mendatang berbeda dengan pemilu 2014. Jika dulu parpol (partai politik) sudah bisa melakukan kampanye tiga hari sejak penetapan nomor urut kepesertaan pemilu, maka pada pemilu 2019 tidak bisa seperti itu. Karena itu, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kota Jogjakarta meminta parpol untuk bersabar.

Untuk Pemilu 2019, Parpol baru diperbolehkan melakukan kegiatan kampanye dan memasang alat peraga kampanye dalam bentuk apapun setelah 23 September 2018. “Parpol harus bersabar. Jika melanggar bisa dikenai sanksi pidana paling lama satu tahun atau denda maksimal dua belas juta rupiah,” ungkap Bagian Penindakan Panwaslu Kota Jogjakarta, Tri Agus Indarto, di kantor Kominfo dan Persandian Kota Jogjakarta, Jumat (23/3).

Memasang citra diri, lanjut Tri Agus, pun sudah bisa dianggap masuk dalam ranah kampanye sehingga juga belum diperbolehkan sebelum 23 September mendatang. “Termasuk misalnya nanti pemasangan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa. Jika mencatumkan citra diri, maupun lambang parpol, sudah bisa dikategorikan kampanye sehingga dilarang,” katanya.

Ketua Panwaslu Kota Jogjakarta, Iwan Ferdian menegaskan, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Satpol PP setempat. “Kami ini hanya memiliki kewenangan untuk memutuskan. Sedangkan untuk eksekusi merupakan kewenangan Satpol PP,” tuturnya kemudian.

Bukan hanya alat peraga fisik, berbagai ujaran di dalam medsos jika itu mengandung unsur kampanye maka panwaslu akan memperingatkan. “Untuk itu kami akan melakukan koordinasi dengan Kominfo,” kata Iwan seraya mengemukakan, sebelum ini pernah melakukan tindakan pencegahan dan memberi peringatan kepada beberapa pihak karena adanya potensi kampanye dalam kegiatan yang akan mereka selenggarakan.

Kendati melarang kampanye dan memasang alat peraga kampanye sebelum 23 September 2018, Panwaslu memperbolehkan parpol peserta pemilu 2019 melakukan sosialisasi internal dan pendidikan kader partai. “Pada saat acara berlangsung diperbolehkan pula memasang alat peraga kampanye di sekitar tempat berlangsungnya acara sosialisasi tersebut,” tutur Iwan.

Minimal satu hari sebelum pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan kader partai, imbuh Iwan, panitia wajib melaporkan kegiatan tersebut kepada Panwaslu. Alat peraga yang dipasang pun wajib dilepas setelah acara sosialisasi internal atau pendidikan kader partai tersebut berakhir.

Simpatisan dan kader parpol wajib menjaga keamanan ketertiban agar tercipta suasana aman, damai, nyaman, serta kondusif di kota Jogjakarta. “Meski seharusnya otomatis, namun kami tetap meminta kepada Satpol PP untuk menertibkan alat peraga kampanye,” papar Iwan lebih jauh. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan