Para Pria Hidung Belang Siap-siap Ketar-ketir

Menteri PPPA, Yohana Yembise

Menteri PPPA, Yohana Yembise

JOGJA – Pemerintah telah menerbitkan UU No 17/2016 tentang perlindungan anak. Salah satu pasalnya menyebut tentang hukuman kebiri bagi para pelaku kekerasan atau kejahatan seksual pada anak. Peraturan pelaksanaan undang-undangnya juga telah diterbitkan beberapa pekan ini sehingga hukuman kebiri sudah bisa diberlakukan. Para pria hidung belang pun tak bisa lagi main-main jika tak ingin dikebiri.

“Tinggal bagaimana kini para penegak hukum menjalankan undang-undang atau pasal itu,” ujar Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Yohana Yembise, di sela seminar nasional Peran Perempuan dalam Mendidik Generasi Era Revolusi Industri 4.0, di kampus UNY (Universitas Negeri Yogyakarta), Senin (23/4).

Kendati begitu sanksi kebiri itu tidak bisa diberlakukan begitu saja. Bisa dikenai hukuman kebiri jika pelaku telah menjalani hukuman dasar 15 hingga 20 tahun penjara. “Jadi, bisa saja para terpidana yang saat ini tengah menjalani hukuman penjara selama itu, kelak sebelum keluar penjara bisa dikebiri terlebih dulu,” tutur Yohana kemudian.

Desakan pemberlakuan hukuman kebiri, imbuh Yohana, bukan saja datang dari kementerian yang dipimpinnya. “Selama ini kami telah menerima ratusan surat dari berbagai pihak yang mendesak sekaligus mendukung adanya sanksi kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak-anak. Jadi, tak ada alasan lagi bagi para penegak hukum untuk tidak segera menjatuhkan sanksi kebiri kepada para terpidana kekerasan seksual pada anak,” tandasnya.

Hukuman kebiri diberlakukan lebih sebagai rehabilitasi sosial. Agar kemudian para pelaku kejahatan seksual pada anak segera menyadari perbuatan mereka. “Jangan dipandang sebagai hukuman yang kejam, tapi lebih sebagai efek jera. Dan semoga, tujuan hukuman kebiri itu benar-benar sampai seperti yang kita maksudkan,” ujar Yohana lebih jauh.

Di hadapan peserta seminar, Yohana mengemukakan, seorang perempuan berkualitas merupakan sosok yang mampu menempatkan dirinya dalam peran sangat penting, sebagai seorang ibu dalam mendidik generasi masa depan maupun berperan di ranah publik termasuk di era revolusi industri 4.0. Namun, data BPS (Badan Pusat Statistik) per Februari 2017 menunjukkan, hanya 30 persen pekerja perempuan di bidang industri sains, teknologi, engineering, dan matematik.

“Hadirnya Revolusi Industri 4.0 seharusnya dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh kaum perempuan karena memiliki prospek yang menjanjikan bagi posisi perempuan sebagai bagian dari peradaban dunia. Meski pun masih ada sejumlah tantangan dalam menarik tenaga kerja profesional perempuan untuk bekerja di dunia industri,” kata Yohana.

Studi dari UNESCO pada 2015 menyebutkan, rendahnya tingkat partisipasi pekerja perempuan di bidang industri terutama disebabkan oleh persepsi lingkungan kerja di industri merupakan domain pekerja laki-laki, yang melibatkan pekerjaan fisik dan tidak menarik bagi pekerja perempuan. Selain itu, masih banyak lulusan perempuan yang memperoleh gelar terkait industri sains, teknologi, engineering, dan matematik memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk mengejar karier di industri dibandingkan laki-laki.

Dalam kondisi seperti itulah dibutuhkan peran perguruan tinggi untuk menggali potensi kaum perempuan agar menjadi lulusan yang kuat dan mampu menghadapi persaingan di Era Revolusi Industri 4.0. “Hanya saja, selain berperan di ranah publik, perempuan juga harus bisa menjadi pendidik yang dapat mengajar dan membina anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan demikian, menjadi seorang ibu di Era Revolusi Industri 4.0 memiliki tantangan tersendiri,” tandas Yohana. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan