Parameter Kemiskinan BPS Tak Cocok Bagi DIY

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana (kiri) dan Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana (kiri) dan Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto

JOGJA – Berdasarkan survei serta catatan BPS (Badan Pusat Statistik), angka kemiskinan di DIY selalu tinggi. Lebih tinggi dari rata-rata angka kemiskinan nasional. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, angka di DIY selalu lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Ada parameter dan definisi yang perlu dievaluasi, disesuaikan dengan kondisi sosial kultural daerah setempat.

“DPRD DIY saat ini sedang mendorong pemda dan BPS untuk duduk bersama untuk kembali meninjau parameter maupun definisi soal kemiskinan agar lebih cocok dengan kondisi sosial kultural di DIY,” ujar Ketua dan Wakil Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana dan Arif Noor Hartanto, di kantor dewan setempat, Jumat (2/11).

Pengubahan parameter maupun definisi tersebut, menurut Arif, bukan dimaksudkan untuk ‘ngakali’ statistik, tapi justru dimaksudkan agar angka kemiskinan di DIY dihitung secara lebih tepat. “Melalui parameter dan definisi yang lebih tepat, diharapkan kebijakan yang diambil untuk menurunkan angka kemiskinan pun akan lebih tepat,” tuturnya kemudian.

Bahkan Arif mengemukakan, jika mau ideal sebaiknya parameter dan definisi kemiskinan tak harus seragam untuk tiap-tiap daerah. “Jika itu bisa direalisasikan akan ideal sekali karena bisa jadi kondisi sosial kultura di DIY, misalnya, berbeda dengan sosial kultural masyarakat Aceh,” katanya.

Arif pun mencontohkan, masyarakat Gunung Kidul akan selalu masuk kategori miskin karena memang pengeluaran dana untuk belanja sangat sedikit. Padahal, mereka sebenarnya memiliki tanah yang cukup luas. Bahkan ternak mereka juga tidak sedikit. “Jadi, memang ada yang kurang pas dengan definisi kemiskinan versi BPS jika diterapkan di DIY,” paparnya.

Angka kemiskinan di DIY saat ini tercatat 13 persen dari total 3,67 juta jumlah penduduk. DPRD menargetkan agar pemda mampu mengurangi angka kemiskinan di DIY itu hingga tinggal tujuh persen pada 2022 nanti. “Kami mengharapkan ada penurunan angka kemiskinan sebesar satu koma sekian persen per tahunnya,” tandas Arif.

Dengan target lebih dari satu persen per tahun, Arif mengharapkan, upaya eksekutif untuk menurunkan angka kemiskinan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. “Jangan seperti kemarin-kemarin, angka kemiskinan hanya turun sedikit di awal, kemudian harus berupaya keras di akhir tahun anggaran untuk mengejar target,” katanya.

Yoeke mengakui, selama ini penurunan angka kemiskinan di DIY belum bisa mencapai lebih dari satu persen per tahunnya. Hitungan hingga September kemarin, angka kemiskinan di DIY untuk tahun ini hanya turun sekitar 0,6 persen. “Jadi, pemda atau eksekutif memang harus kreatif dan kerja keras agar bisa memenuhi target penurunan angka kemiskinan tersebut,” tegasnya. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan