Pelayanan Publik Bisa Cepat Bisa Lambat

Nota Kesepahaman: Ketua ORI Amzulian Rifai (kiri) bersama Wakil Rektor UMY Achmad Nurmandi menunjukkan nota kesepahaman yang baru saja mereka tandatangani, di kampus UMY, Rabu (2/5).

Nota Kesepahaman: Ketua ORI Amzulian Rifai (kiri) bersama Wakil Rektor UMY Achmad Nurmandi menunjukkan nota kesepahaman yang baru saja mereka tandatangani, di kampus UMY, Rabu (2/5).

JOGJA – Guna meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kerjasama serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi antara kedua belah pihak, UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) melalui Fakultas Hukum UMY menandatangani nota kesepahaman bersama ORI (Ombudsman Republik Indonesia), di kampus setempat, Rabu (2/5), oleh Ketua ORI Prof Amzulian Rifai SH LLM PhD dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Internasional UMY Prof Dr Achmad Nurmandi.

Perguruan tinggi, ujar Amzulian, harus mampu mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian. “Ombudsman sangat mendukung untuk merealisasikan tri dharma perguruan tinggi, baik bermitra melalui penelitian maupun kegiatan magang mahasiswa,” katanya.

Ombudsman sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi pelaksanaan pelayanan publik seluruh kementerian/lembaga termasuk BUMN, BHMN, BUMD, serta badan swasta, maupun perseorangan, diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD.

Dengan adanya nota kesepahaman ini, imbuhnya, akan semakin mempermudah antara kedua belah pihak dalam menyelenggarakan pelayanan publik. “Bermitra dengan perguruan tinggi merupakan langkah yang sangat strategis. Saat ini entitas pelayanan publik di Indonesia ada ribuan, namun laporan yang masuk hanya sekitar lima ribu. Hal ini bisa jadi karena masyarakat kita belum bisa menjangkau lembaga pelayanan publik,” papar Amzulian.

Ia pun menambahkan, pelayanan publik di Indonesia terkadang bisa cepat bisa lambat. “Hal ini tentu dialami oleh hampir semua masyarakat kita yang banyak dikecewakan oleh pelayanan publik pemerintah. Untuk itu hadirnya Ombudsman untuk mengawasi semua lembaga pemerintahan dan untuk menjembatani masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan aspirasinya,” tandas Amzulian.

Solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu adanya kesadaran dari segala pihak, dari lembaga masyarakat, pemerintah, maupun perguruan tinggi. “Untuk itu, adanya nota kesepahaman dengan perguruan tinggi ini sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan publik,” papar Amzulian lebih jauh. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan