Pembangunan di DIY Harus Prioritaskan Aspek Pemerataan

JOGJA (jurnaljogja) – Pembangunan terpadu yang diterapkan di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ)  harus memprioritaskan aspek pemerataan. Ini dimaksudkan untuk menekan adanya ketimpangan, terlebih ‘supporting’ dana keistimewaan dan dana desa.
     Hal tersebut disampaikan Gubernur DIJ, Sri Sultan Hamengku Buwono X  di hadapan peserta seminar ‘Pembangunan dan Kewirausahaan Desa’ di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Jogjakarta, Selasa (19/4).
Sultan menilai,  pembangunan yang berbasis pada kewilayahan, dengan menitikberatkan pada desa. Ini merupakan pilihan yang saat ini dianggap solusi dari fenomena ‘trickle down effect’. Ketika pembangunan hanya berpusat pada wilayah tertentu dan mengabaikan sistem wilayah yang saling memiliki ketergantungan.
   Semua itu, terang Sultan,  untuk menyukseskan terwujudknya ‘renaisant’ atau upaya  gumregah. Untuk menghasilkan ‘jalma menungsa kang utama’. Yang berasaskan rasa ke-Tuhanan, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Dengan mengandalkan modal dasar kebudayaan dan pendidikan.
Bertolak pada pendekatan tersebut, maka strategi pencapaian renaisant Jogjakarta sebagai karakter keistimewaan, yang diharapkan bisa dipahami dan dilakukan sebagai pijakan pembangunan wilayah desa. Yakni, upaya mengembalikan nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan jati diri berbangsa yang kini menipis dan tidak lagi menjadi penuntun gerak sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Untuk selanjutnya dikembalikan menuju Jogjakarta yang bermartabat, mandiri, damai, adil dan makmur.
Selain itu, juga harus membebaskan masyarakat dari posisinya yang termarjinalkan, dalam membangun martabat, kemandirian, kebersamaan dam kemakmuran dirinya. Melakukan konsulidasi integrasi melalui pengakuan dan penghormatan atas keberagaman kelompok, suku, agama, ras maupun budaya dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika. (bam)
CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan