Pemda Dinilai Tak Serius Tangani Sampah

Sampah: (ki-ka) Santosa Suparman selaku moderator, Sarjani, Arief Noor Hartanto, Agung Satria pada Forum Diskusi Wartawan tentang sampah, di gedung DPRD DIJ, Rabu (9/5).

Sampah: (ki-ka) Santosa Suparman selaku moderator, Sarjani, Arief Noor Hartanto, Agung Satria pada Forum Diskusi Wartawan tentang sampah, di gedung DPRD DIJ, Rabu (9/5).

JOGJA – Sebagaimana banyak terjadi di daerah lain, keberadaan sampah di Jogjakarta pun banyak menimbulkan masalah ketimbang menjadi berkah. Pemda DIJ pun dinilai kurang serius menangani sampah, terutama menyangkut penanganan sampah di tempat pembuangan akhir. Konflik dengan warga sekitar pun menjadi ‘bumbu’ sehari-hari bagi pengelola tempat pembuangan sampah itu.

“Perda tentang sampah sudah ada sejak 2013, namun sampai sekarang belum kelihatan adanya tindakan progresif dari pemda sehingga permasalahan sampah terus berkutat pada isu yang sama dari tahun ke tahun,” ujar Wakil Ketua DPRD DIJ, Arief Noor Hartanto, pada Forum Diskusi Wartawan, di gedung dewan setempat, Rabu (9/5).

Ia pun menilai pemda kurang serius dalam menangani persoalan sampah tersebut. “Perda itu atas insiatif pemda sendiri dan pada waktu penyusunan ketika itu mereka sendiri juga yang membeberkan berbagai rencana penanganan maupun pengolahan sampah. Tapi, setelah lima tahun perda itu disusun ternyata masalah yang muncul kembali itu-itu saja. Pemda harus lebih serius,” tutur sekaligus kritik Arief.

Agung Satria dari Dinas PU dan ESDM DIJ mengakui, hingga saat ini belum ada sentuhan teknologi untuk mengolah sampah di tempat pembuangan akhir. Bahkan teknologi sederhana pun. “Selama ini sampah hanya kami timbun atau tutup hingga akan menjadi kompos secara alami. Kami belum berani membeli mesin pengolah yang canggih, misalnya, sementara hasilnya belum ketahuan secara pasti,” katanya.

Kasi Pemrosesan Akhir TPST Piyungan DIJ, Sarjani mengemukakan, sebenarnya kondisi TPST (tempat pembuangan sampah terpadu) Piyungan DIJ sudah overload sejak 2012. Alias, sebenarnya sudah tak mampu lagi menampung sampah dari Kota Jogjakarta, Sleman, dan Bantul itu. TPST seluas 12 hektare dan tambahan 2,3 hektare tak lagi layak.

Volume sampah yang terus bertambah dari tahun ke tahun memang menjadi salah satu persoalan. Akses jalan masuk ke TPST yang menjadi satu dengan jalan warga juga menjadi permasalahan tersendiri. Tak jarang memicu konflik antara warga dengan pengelola TPST. “Antrean ratusan truk yang hendak masuk ke TPST setiap harinya sering dikeluhkan warga. Mulai dari polusi bau hingga keberadaan lalat,” papar Sarjani.

Sarjani pun menuturkan, tak kurang dari 150 – 160 truk per hari mengangkut sampah ke TPST Piyungan. Data selama sebulan pada Januari 2018 menunjukkan, Kota Jogjakarta menyumbang lebih dari 9.000 ton sampah ke TPST Piyungan. Sedangkan Sleman 5.000 ton lebih. Dan Bantul 2.000 ton lebih. “Sebenarnya jika kabupaten dan kota mampu memilah sampah sehingga yang dikirim ke TPST Piyungan tinggal residunya saja, cukup membantu juga,” tandasnya. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan