Pemda DIY Miliki Perda Ketahanan Keluarga

Danang Wahyu Broto (kiri) dan Lutfi Hamid

Danang Wahyu Broto (kiri) dan Lutfi Hamid

JOGJA – Setelah melalui pembahasan cukup panjang sejak Maret lalu, akhirnya rapat paripurna DPRD DIY, di gedung dewan setempat, Rabu (18/7), menyetujui raperda tentang Ketahanan Keluarga. Setelah nantinya terbit pergub, maka perda ketahanan keluarga bisa segera diberlakukan. Perda terdiri dari 10 bab dan 48 pasal ini diharapkan akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang selama ini ‘menghantui’ masyarakat DIY.

“Pembahasan dan perdebatan di tingkat pansus memang agak alot dan hati-hati karena beberapa persoalan beririsan dengan ranah privasi keluarga. Tapi semua itu memang harus dilakukan demi tercapainya solusi sehingga ketahanan keluarga di DIY bisa lebih tangguh,” jelas Ketua Pansus Raperda Ketahanan Keluarga DPRD DIY, Danang Wahyu Broto dan Kakanwil Kemenag DIY Lutfi Hamid, kepada wartawan, usai rapat paripurna.

Dengan adanya perda tentang Ketahanan Keluarga ini, pemda maupun OPD (organisasi perangkat daerah) akan memiliki payung hukum guna menyelesaikan persoalan-persoalan khusus maupun insidental yang tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan secara umum. “Perda ini nantinya diharapkan bisa menyelesaikan persoalan angka kemiskinan, gini ratio, klithih, dan lain-lain melalui keluarga sebagai unit terkecil masyarakat,” ujar Danang.

Bahkan persoalan terorisme dan radikalisme, lanjut Danang, pun akar persoalannya bisa ditarik dari keluarga. “Semua persoalan tersebut boleh dikata berawal dari keluarga. Tapi di sisi lain, harus hati-hati karena seringkali bersinggungan dengan persoalan privasi. Karena itulah, perda ini dibutuhkan sebagai payung hukum agar ‘√≠ntervensi’ terhadap keluarga tak menimbulkan persoalan baru,” tandas anggota DPRD DIY dari fraksi Gerindra itu.

Sebagai bagian dari eksekutif, Lutfi mengaku, sangat berterimakasih dengan DPRD yang telah berinisiatif menyusun perda tentang Ketahanan Keluarga itu. “Kami sebagai OPD yang diberi mandat mengadvokasi masyarakat bisa bergerak lebih leluasa dan lebih mantap karena sudah ada payung hukumnya,” katanya.

Lebih penting, lanjut Kakanwil Kemenag DIY itu, saat ini pemda DIY memiliki sistem informasi ketahanan keluarga. Melalui sistem itu pemda akan memiliki basis data tiap-tiap keluarga sehingga jika muncul persoalan sosial akan bisa segera diketahui akar permasalahannya, sekaligus jalan keluar untuk permasalahan tersebut.

Persoalan klithik misalnya, tentu bisa segera diketahui akar permasalahannya jika diketahui kondisi keluargannya. Dari data atau informasi itu pula diharapkan bisa segera dicarikan solusi terbaiknya. “Jadi memang banyak persoalan sosial yang sebenarnya bisa dicarikan jalan keluarnya ketika diketahui kondisi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat,” tandas Lutfi.

Secara lebih luas, perda tentang Ketahanan Keluarga itu bisa membentengi masyarakat DIY dari berbagai perubahan yang bisa jadi akan berlangsung sangat cepat. Terlebih dengan adanya pembangunan bandara baru. “Jelas, akses untuk masuk ke DIY akan lebih terbuka. Pariwisata juga akan membanjir. Bahkan mungkin industrialisasi dengan segala ekses, mungkin saja terjadi,” tutur Lutfi.

Dengan segala perubahan tersebut, jangan sampai justru masyarakat DIY akan termarjinalkan. “Adanya perubahan tersebut dipastikan DIY akan menjadi daerah yang lebih ‘sexy’ dan akan banyak pihak luar yang masuk. Perda tentang Ketahanan Keluarga ini diharapkan bisa menjadi antisipasi untuk membentengi keluarga. Kita tidak boleh terlambat mengantisipasi agar masyarakat DIY lebih siap. Di sisi lain, pemda pun akan lebih mudah ‘mengintervensi’ karena sudah ada payung hukum yang kuat,” papar Lutfi kemudian. (rul).

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan