Pemerintah Harus Perhatikan Perbatasan

 IMG_20170319_122531
 Narasumber seminar MIP-UMY (ki-ka) dosen Fisipol UMY Dr Dyah Mutiarin MSi, dosen Fisip Undip Dr Adi Santosa SU, moderator Dr Zuly Qadir, dan dosen Fisip Unpad Dr HR Dudy Heryadi MSi.
JOGJA – Untuk menjaga hubungan baik di kawasan ASEAN, pemerintahan Presiden Joko Widodo harus memperhatikan permasalahan perbatasan. Bentuk perhatian tersebut sebagai pembelajaran terkait banyaknya kasus pengklaiman wilayah perbatasan di kawasan ASEAN.
“Konflik perbatasan menjadi polemik stabilitas politik di dalam ASEAN Community,” ujar dosen Fisip Unpad, Bandung, Dr HR Dudy Heryadi MSi pada seminar ‘Tantangan Pemerintahan Kabinet Jokowi-JK dalam Perspektif Nasional dan Global’, yang digelar MIP-UMY (Magister Ilmu Pemerintahan – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), di kampus setempat, Sabtu (18/3).
Permasalahan perbatasan, lanjut Duddy, menjadi isu yang sering diperbincangkan. “Bahkan pada kelompok ASEAN Community, di dalamnya masih banyak kasus terkait perbatasan yang hingga saat ini masih belum terpecahkan,” katanya.
Bukan hanya konflik perbatasan antar-negara ASEAN, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi baru-baru ini, telah terjadi klaim Laut China Selatan oleh Negara Tiongkok hingga memicu konflik bersenjata antara kapal perang Indonesia dan Tiongkok.
Konflik intra kawasan ASEAN tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia, meski Indonesia sendiri harus merelakan beberapa pulau yang diklaim negara lain. “Permasalahan perbatasan memang cukup pelik dan memberikan daftar panjang terkait permasalahan perbatasan,” imbuh Dudy.
Karena itu, menurut Dudy, pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah berjalan selama tiga tahun ini memberikan fokus pada visi maritimnya dalam menjaga kedaulatan, meski permasalahan perbatasan kawasan laut masih terjadi.
“Poros Maritim menjadi sebuah gagasan strategis yang diujudkan untuk menjamin dan memelihara keterhubungan antar-pulau, serta dapat memberikan perhatian pada keamanan maritim, mengingat Indonesia memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau dan tujuh puluh persen wilayahnya berupa laut,” tutur Dudy.
Dosen Fisip Undip, Semarang, Dr Adi Santosa SU mengatakan, Jokowi telah memaparkan visi maritimnya sebagai investasi untuk masa depan yang kuat dan tegas di laut. “Kita tidak boleh lagi menolerir illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, atau pengembalian pencari suaka tanpa persetujuan kita, maupun pembangunan mercusuar oleh negara tetangga di wilayah Indonesia,” tegasnya. (rul)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan