Pemerintah Mesti Terbitkan Peraturan Pengelolaan Sampah Beracun

SLEMAN (jurnaljogja) – Dosen Poltekes Kemenkes Yogyakarta Iswanto SPd Mkes menyarankan, pemerintah agar segera menerbitkan peraturan khusus tentang pengelolaan sampah spesifik yang di dalamnya memuat sampah bahan berbahaya beracun rumah tangga (SB3-RT).

Demikian disampaikan saat mempertahankan disertasinya untuk meraih derajat doktor di hadapan tim penguji di Sekolah Pascasarjana UGM, Sabtu (2/4). Promovendus berharap agar masyarakat melakukan pemilahan, pengumpulan dan pengelolaan SB3-RT secara mandiri. Sedangkan bagi produsen agar mulai menarik kembali terhadap sisa dan kemasan produk B3-RT yang dilakukan sendiri atau melalui pihak lain (KPSM/bank sampah).

Menurut dia, SB3-RT di Kabupaten Sleman belum ditangani secara khusus dan masih diperlakukan sama seperti sampah domestik. Sebagian besar sampah di Sleman (85,52 persen) termasuk di dalamnya SB3-RT masih diselesaikan dengan cara dibakar, dibuang, ditimbun di lingkungan sekitar permukiman. Cara-cara penanganan SB3-RT tersebut berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan (air, tanah, udara). Baik di lingkungan permukiman maupun tempat pembuangan akhir (TPA). “Perlu dicarikan alternatif sistem pengelolaan SB3-RT yang paling optimal untuk diterapkan di Sleman pada masa mendatang,” ujarnya.

Disebutkan produk-produk keperluan rumah tangga yang mengandung B3, seperti baterai, lampu TL dan CFL, insektisida, korek api gas, cat semprot (aerosol) disinfektan, obat-obatan dan elektonik. Yang akhirnya akan menjadi limbah/sampah B3. “Limba B3 ini memiliki karakter mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksus, korosif dan beracun,” ingatnya.

Timbunan SB3-RT di Sleman, kata Iswanto, berhubungan signifikan dengan tingkat pendapatan keluarga dan pengetahuan kepala keluarga, baik itu di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Menurutnya, semakin tinggi pendapatan keluarga, maka kian besar pula timbunan SB3-RTnya. Demikian juga semakin tinggi tingkat pengetahuan KK tentang SB3-RT, maka kian besar pula timbunan SB3-RT yang dihasilkan.

Sementara pola penanganan sampah juga mempengaruhi aliran materi SB3-RT dan potensi dampak kesehatan lingkungan. Pola penanganan sampah menggunakan sistem mandiri disebutnya dapat mengurangi SB3-RT sebasar 85,71 persen, diikuti sistem perkotaan 80,30 persen dan sistem perdesaan 47,55 persen. “Pola mandiri masyarakat dengan melakukan pemilahan, pengumpulan dan pengelolaan SB3-RT memiliki kemampuan menurunkan potensi dampak terbesar,” jelasnya.

Untuk mengurangi dampak kesehatan dan lingkungan, tambahnya, diperlukan alternatif pengelolaan SB3-RT yang memerankan masyarakat, produsen dan pemerintah sebagai penanggung jawab utamanya. (bam)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan