Pemerintah Mulai ‘Out Of The Track’

IMG_20160829_000118

 Anggoro Rulianto/Jurnal Jogja
M Busyro Muqoddas 
JOGJA – Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah menilai, penerapan HAM di bidang ekonomi sosial terhadap masyarakat sipil sejak pemerintahan Soeharto hingga Jokowi masih sangat rendah. Praktiknya makin jauh dari nilai-nilai Pancasila.
“Pemerintah yang sekarang ini pun sudah mulai ‘out of the track’. Sudah mulai melenceng dari Pancasila, Preambul UUD 1945, maupun demokrasi,” ungkap Ketua MHH PP Muhammadiyah, M Busyro Muqoddas, saat menutup Rakernas MHH PP Muhammdiyah, di Jogjakarta, Minggu (28/8). Rakernas MHH kali pertama itu berlangsung sejak Jumat (26/8).
Busyro pun mencontohkan beberapa kebijakan pemerintah belakangan ini yang kurang memihak kepada rakyat. Seperti kebijakan soal reklamasi, yang tak hanya di Jakarta. Pun, soal tax amnesty atau pengampunan pajak yang mulai melenceng dan saat ini malah meresahkan bahkan menjadikan masyarakat kebanyakan menjadi korban.
Begitu pula tentang penghapusan beberapa Perda yang dihapus tanpa penjelasan memadai mengenai alasan penghapusannya. “Kami juga menginginkan pemerntah menunda UU Terorisme karena hampir sama dengan UU Subversif yang dahulu sangat merugikan masyarakat sipil itu,” tutur Busyro.
Belum lagi masalah korupsi. Menurut ahli hukum yang pernah duduk sebagai salah seorang pimpinan KPK itu, amnesti terhadap beberapa koruptor tidaklah tepat. “Terasa sangat melukai rasa keadilan masyarakat,” tegasnya kemudian.
Khusus masalah tax amnesty, saat ini MHH PP Muhammadiyah berencana akan menyusun lebih dahulu argumen-argumennya untuk kemudian nantinya akan diajukan sebagai bahan juducial review terhadap undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
“Saya kira pemerintahan Jokowi – JK sudah saatnya dikoreksi. Ini sebagai bentuk kepedulian kami agar semuanya bisa kembali pada ‘track’-nya. Judicial review saya kira akan menjadi salah satu bentuk koreksi itu,” tandas Busyro seraya menyetujui jika pemerintahan Jokowi telah melakukan ‘blunder’ soal UU Pengampunan Pajak itu.
Rakernas yang diikuti anggota MHH PP Muhammadiyah serta sejumlah dekan dan pakar hukum dari seluruh fakultas hukum perguruan tinggi Muhammadiyah itu juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi internal maupun eksternal.
Salah satu rekomendasi internal, mendorong peran Muhammadiyah dalam harmonisasi kelembagaan penegakan hukum. Sedangkan secara eksternal, antara lain meminta pemerintah dan DPR untuk menerapkan dan merumuskan secara sungguh-sungguh ekonomi konstitusi dalam konstitusi ekonomi Indonesia dan penuangannya ke dalam peraturan perundang-undangan. (rul)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan