Pemerintah Perlu Berbagi Soal JKN

IMG_20161224_121107
JOGJA – Pemerintah mengintegrasikan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) ke dalam satu institusi, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Ke depan, pemerintah perlu berbagi dengan pihak swasta guna mengurusi atau memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Menjadi pemain tunggal seperti sekarang ini, membuat pemerintah kewalahan. Terutama pembiayaan, hingga saat ini masih mengalami defisit,” ujar Direktur Magister Ilmu Pemerintahan UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Dr Dyah Mutiarin MSi, di kampus setempat, Jumat (23/12).
Dalam praktieknya, sejak diberlakukan pada 2014 hingga sekarang, kesadaran masyarakat mengenai program JKN maupun BPJS masih rendah. “Karena itu BPJS harus diedukasikan. Bukan lagi hanya disosialisasikan seperti yang selama ini dilakukan,” tutur Dyah kemudian.
Pada ‘Joint International Seminar on Health Policy, Administrative Reform and Parliament In Thailand’, antara program Magister Ilmu Pemerintahan UMY dengan Faculty of Political Science Thammasat University, Thailand, itu Dyah juga banyak menyoroti kekurangan dan kendala pelaksanaan JKN.
Beberapa persoalan yang saat ini dihadapi BPJS, menurut Dyah, antara lain soal kepesertaan yang belum juga mencapai target meski batasnya 2019, prosedur yang dirasakan sulit oleh pasien, serta munculnya ‘seatbelt syndrome bahwa masyarakat tak perlu lagi menjaga kesehatan mereka karena semuanya sudah dijamin oleh BPJS.
Dyah menilai Thailand lebih sukses dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. “Tidak ada salahnya kita mencontoh Thailand. Pemerintah seiring berkembangnya waktu harus mengevaluasi diri dan mengelola kebijakan sosial secara baik bagi penyelenggaraan JKN,” tandasnya.
Prof Amporn Tamronglak PhD dari Thammasat University, Thailand menyatakan, keberhasilan proram JKN di Thailand tidak lepas dari kerjasama pemerintah dengan masyarakat. “Di negara kami, program itu telah berjalan empat belas tahun. Pemerintah telah mengalami proses pembelajaran yang sangat banyak. Hal ini merupakan hasil kerjasama antara politisi, teknokrat, birokrat dan masyarakat Thailand,” paparnya.
Undang-undang tentang Health Coverage di Thailand dimulai pada 2002, diawali pilot project di 13 provinsi. “Baru setelah dua tahun, seluruh penduduk Thailand tercover. Dana untuk Health Coverage diambil dari pajak Negara. Sejauh ini ada tiga skema, untuk PNS, Swasta, dan Masyarakat Umum,” lanjut Tamronglak.
Ia menambahkan, program health coverage saat ini akan disinergikan dengan Ekonomi. “Kami saat ini mempunyai Raja baru. Akan ada bentuk konstitusi baru dan amandemen nasional yang berfokus pada sinergi antara Health Coverage Program dan Ekonomi Rakyat,” tutur Tamronglak kemudian. (rul)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan