Pemilu 2019 Dikhawatirkan Muncul Calon Tunggal

 IMG_20170506_183909
JOGJA (jurnaljogja.com) – Mantan Ketua Bawaslu bambang Eko Cahyo mengaku khawatir dengan penyelenggaraaan Pemilu serentak 2019 nanti bila hanya muncul satu pasangan capres dan cawapres atau calon tunggal saja karena terpaksa diciptakan calon boneka.
     “Calon tunggal bisa saja terjadi, dan itu lebih bahaya karena bisa diciptakan calon boneka,” katanya pada Focus Group Discussion (FGD) Terbatas di Ruang Sidang Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (5/5/2017). FGD membahas RUU Pemilu 2019 itu menampilkan pula pembicara Dosen Magister Ilmu Politik (MIP) Dr Suranto. Dr Dyah Mutiarin MSi selaku Ketua Prodi MIP-UMY menilai MIP-UMY sebagai lembaga yang memiliki spirit menjaga idealisme demokrasi perlu berkontribusi dengan menggelar FGD bertema “RUU Pemilu untuk Pemilu Yang Transparan dan Akuntabel” ini. Acara yang dimoderatori Zuly Qodir ini melibatkan pula pihak-pihak terkait dari kalangan akademisi, praktisi dan LSM.
    Sedangkan pengamat politik Suranto dalam paparannya menyebutkan keterlambatan pembahasan RUU Pemilu Serentak oleh DPR, yang disebabkan beberapa faktor. Di antaranya keterlambatan eksekutif dalam menyerahkan draft RUU ke DPR pada Oktober 2016, serta perdebatan seputar isu-isu teknis penyelenggaraan Pemilu yang menyangkut tarik-menarik kepentingan fraksi di DPR.“Faktor penyebab keterlambatan salah satunya dari isu kepentingan fraksi di DPR, seperti isu rekruitmen penyelenggara Pemilu, parliamentary threshold, presidential threshold, hingga teknis rekap hasil Pemilu,” katanya.
     Menurutnya, ada beberapa agenda mendesak yang harus diperhatikan. Kondisi update saat ini tersisa tiga substansi RUU yang akan segera diputuskan, yaitu Presidential threshold, Parliamentary threshold dan Sistem Pemilihan. Terkait ketiga hal tersebut, pada Presidential threshold untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, idealnya melalui partai politik.
    Menyinggung mengenai sistem pemilihan terbuka, kata Suranto, sebaiknya dipertahankan untuk memantapkan proses demokratisasi, sekaligus tantangan bagi partai untuk semakin profesional dan intensif melakukan kaderisasi pemimpin. Pada proses rekruitmen dan kinerja penyelenggara Pemilu, juga perlu pengawasan intensif. Serta diperlukan upaya inovatif proses penghitungan dan rekapitulasi suara yang efisien waktu dan tidak bertentangan dengan peraturan.
      Diharapkan RUU Pemilu Serentak 2019 dapat diselesaikan agar menciptakan Pemilu yang transparan dan akuntabel. “Kita berharap UU Pemilu Serentak 2017 yang merupakan UU Komprehensif meleburkan UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilihan DPR, DPD, DPRD serta UU Pilpres dapat diselesaikan segera dan dapat berlaku dalam jangka panjang. Bukan hanya ritual lima tahunan seperti selama ini,” sebutnya. (bam/rul)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan