Pemkab Perlu Optimalkan KTR

KTR: Tim MTCC-UMY bersama bupati Sleman, Sri Purnomo (tengah berdasi), usai rakor tentang penerapan KTR, di kabupaten setempat, Kamis (27/12).

KTR: Tim MTCC-UMY bersama bupati Sleman, Sri Purnomo (tengah berdasi), usai rakor tentang penerapan KTR, di kabupaten setempat, Kamis (27/12).

JOGJA – Masyarakat di Kabupaten Sleman dan Bantul DIY pada dasarnya telah mengerti dan memahami tujuan penerapan KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Tapi penerapan KTR masih perlu dioptimalkan. Pemerintah dua kabupaten tersebut perlu segera mengundangkan Peraturan Daerah mengenai KTR.

“Perda diperlukan agar seluruh aspek lapisan masyarakat terjamin hak dan kewajibannya,” ujar dr Supriyatiningsih SpOG MKes dan Dianita Sugiyo SKep Ns MHID dari MTCC-UMY (Muhammadiyah Tobacco Control Center – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), usai hadir pada rakor penarapan KTR di kabupaten Sleman dan Bantul, Kamis (27/12).

Dibantu Kasubdit Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi Kemenkes, dr Theresia Sandra Diah Ratih MHA, tim MTCC menyampaikan masih banyak hal yang harus dikerjakan oleh pemkab Sleman dalam menciptakan KTR.

“Kami akan selalu berupaya dengan pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan mendorong dan membantu agar tercapainya kesehatan, pengendalian, dan pencegahan penyakit akibat prilaku merokok dan paparan asapnya,” tutur Supriyatiningsih.

Tim MTCC telah mengadakan sosialisasi Perbup KTR, workshop, dan pelatihan satgas (satuan tugas) KTR, serta monitoring dan evaluasi penerapan KTR bersama Dinkes Sleman. Hasil dari beberapa kegiatan tersebut dapat disimpulkan, masyarakat kabupaten Sleman telah memahami dan mengerti tujuan penerapan KTR.

“Kami selama ini sudah berupaya semaksimal mungkin membantu pemkab Sleman dalam menerapkan KTR. Ada beberapa yang harus dievaluasi dalam menerapkan KTR agar lebih komprehensif dan maksimal di kabupaten Sleman,” tandas Dianita

MTCC mendorong pemkab untuk segera mengundangkan Perda (Peraturan Daerah) mengenai KTR agar seluruh aspek lapisan masyarakat lebih terjamin hak dan kewajibannya. “Kebutuhan pembuatan Perda KTR sejalan dengan yang sudah diupayakan pemkab Sleman,” tutur Dianita.

Lebih dari 90 desa di Sleman saat ini telah mendeklarasikan desa bebas dari asap rokok. Sleman telah mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak dengan kategori penghargaan Madya (2017) dan Nidya (2018) ke depannya pada 2019 segera mendpatkan pengahargaan dengan kategori Utama.

Dalam upaya mencapai penghargaan tersebut salah satu unsur atau kategorinya, ketersediaan peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok. “Karenanya kami sangat mengharapkan pemerintah kabupaten Sleman segera mengundangkan,” tandas Dianita.

Dorongan yang sama juga ditujukan kepada pemkab Bantul. “Kami sangat mengapresiasi komitmen bupati Bantul dalam mengendalikan iklan luar ruangan produk tembakau. Ini sejalan dengan hasil riset kesehatan dasar kementerian kesehatan bahwa terjadi peningkatan prevalensi merokok anak di bawah umur,” tutur Supriyatiningsih. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan