Pengadaan Barang Bisa Jadi Sarang Korupsi

Barang dan Jasa: Sejumlah mahasiswa dan dosen mengikuti seminar tentang Pengadaan Barang dan Jasa, kerjasama LKPP dan UMY, di kampus setempat, Rabu (21/11).

Barang dan Jasa: Sejumlah mahasiswa dan dosen mengikuti seminar tentang Pengadaan Barang dan Jasa, kerjasama LKPP dan UMY, di kampus setempat, Rabu (21/11).

JOGJA – Kultur Good University Governance harus dibangun dan dikelola secara baik. Bukan saja di pemerintahan, universitas pun harus memahami tentang proses pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara baik akan meminimalisir korupsi di tingkat universitas.

“Jika proses maupun pengelolaan pengadaan barang dan jasa itu tak dilakukan secara baik, bisa jadi akan menjadikannya sebagai sebuah sarang korupsi,” ujar Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya Keuangan dan Aset UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Dr Suryo Pratolo MSi Ak CA AAP-A, pada seminar tentang pengadaan barang dan jasa, di kampus setempat, Rabu (21/11).

Bekerjasama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Republik Indonesia), UMY khususnya Ilmu Pemerintahan UMY menggelar seminar bertajuk Peluang Profesi Pengadaan Barang dan Jasa, itu antara lain juga untuk memberikan kesempatan bagi LKPP melakukan sosialisasi mengenai profesi pengadaan.

Jalinan kerjasama LKPP dan UMY pun diharapkan mampu menciptakan kultur Good University Governance. “UMY hingga saat ini membangun tatakelola keuangan dengan dua pondasi, Money Full Function dan Value for Money,” tutur Suryo.

Money Full Function, berarti semua keuangan harus terkait dengan apa saja yang ingin dicapai melalui kinerja yang strategis. Value for Money, sebuah tindakan di mana kita lebih menghargai uang secara bijaksana dalam melakukan pembelian barang atau jasa agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pembelanjaan. “Tentu, semuanya harus dilakukan secara transparan,” imbuh Suryo.

Deputi Bidang Pengembangan dan Strategi Kebijakan, Dr Salusra Widya MA menegaskan, LKPP terus berusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang mengatur pembelanjaan secara baik. “Itu merupakan kunci pelayanan yang baik,” katanya.

Belanja dengan baik dan tepat, benar pengadaannya, dengan barang atau jasa yang tepat, maka pelayanan akan lancar. “Kalau kita mau membangun gedung, misalnya, belanja bahan, sewa jasa kontraktor harus dilakukan secara baik. Kita pantau agar kalau gedung sudah jadi, pelayanan juga akan nyaman bagi masyarakat,” ujar Salusra mencontohkan.

Pengadaan Barang dan Jasa juga harus mengikuti kemajuan teknologi agar bisa terus maju. “Hingga saat ini kita telah tiga kali mengalami perubahan. Pengadaan strategis di era industri 2.0, pengadaan elektronik di era industri 3.0, dan pengadaan digital untuk era industri 4.0 yang saat ini kita hadapi,” ujar Salusra.

Selaku Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP, Dr Robin Asad Suryo MA mengatakan, seminar kali ini merupakan salah satu bentuk implementasi nota kesepahaman yang telah dibangun oleh UMY dan LKPP. “Selain, dalam bentuk mata kuliah Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diterapkan oleh jurusan Ilmu Pemerintahan UMY,” ungkapnya. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan