Pengamat Politik: Pemerintah Perlu Evaluasi dan Identifikasi Sikap Radikalisme Kelompok Inteloran

JAKARTA (jurnaljogja.com) – Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai,  pasca rezim Orde Baru (Orba) setelah tumbangnya pemerintahan Presiden Soeharto,  banyak perubahan di bangsa ini. Salah satu yang menonjol adalah kebebasan berpendapat dan demokrasi langsung.
 
“Namun perubahan secara mendadak ini tidak diimbangi dengan pengetahuan politik masyarakat secara baik, akibatnya masyarakat cenderung berpikir sempit dan dangkal,” kata Ramses di Jakarta, Kamis (19/1).
 
Diakui, pasca Orba yang ditandai dengan tumbangnya rezim pemerintahan Presiden Soeharto, sistem politik di Indonesia mengalami perubahan derastis dari waktu ke waktu hingga saat ini. Salah satu sistem politik yang mengalami perubahan secara signifikan adalah kebebasan berpendapat dan demokrasi langsung.
 
Sikap-sikap radikalisme dan inteloran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan sistem politik ini. Kebebesan berpendapat, berkumpul dan kebebesan berdemokrasi menjadikan negara sulit mengendalikan secara penuh. “Negara terlihat seperti lemah menghadapi radikalisme dan kelompok inteloran karena kebebasan terlanjur bebas di Indonesia pasca Orba,” sebutnya.
 
Upaya penindakan, lanjut Ramses,  yang dilakukan pemerintah seperti buah simalakama. Bertindak tegas dianggap berlebihan begipun ditindak lembut dianggap negara membela, dan akibatnya serba salah.
 
Untuk itu,  Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini menyarankan, dalam situasi seperti ini pemerintah sebaiknya perlu mengevaluasi dan mengidentifikasi secara komprehensip apa sesungguh yang terjadi di Indonesia, terutama sikap radikalisme dan inteloran kelompok tersebut. “Evaluasi dan identifikasi pokok masalah ini menjadi penting sehingga pemerintah dapat mencari solusi yang tepat dengan tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya. (bam)
CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan