Pengembangan Seni Tak Bisa Asal Kreatif

Kesepakatan: Penandatanganan nota kesepakatan terkait Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya, Jogjakarta oleh Menristekdikti Mohamad Nasir dengan Gubernur DIY Hamengku Buwono X, di kampus setempat, Jalan Parangtritis Km 5 Jogjakarta, Sabtu (2/2). Turut menyaksikan Sekjen Kemenristekdikti Ainun Naim dan Sekda DIY Gatot Saptadi.

Kesepakatan: Penandatanganan nota kesepakatan terkait Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya, Jogjakarta oleh Menristekdikti Mohamad Nasir dengan Gubernur DIY Hamengku Buwono X, di kampus setempat, Jalan Parangtritis Km 5 Jogjakarta, Sabtu (2/2). Turut menyaksikan Sekjen Kemenristekdikti Ainun Naim dan Sekda DIY Gatot Saptadi.

JOGJA – Pengembangan seni harus dilakukan, memang. Karena itu bagian dari kreativitas. Tapi pengembangan seni tidak bisa asal kreatif. Tidak bisa menabrak akar budaya adiluhung yang melekat di dalam seni itu sendiri.

“Pengembangan seni tidak bisa asal kreatif. Tidak bisa sekadar mengikuti tren zaman dan mengorbankan seni itu sendiri,” ujar Gubernur DIY Hamengku Buwono X, di sela penandatanganan nota kesepakatan antara pemda DIY dengan Kemenristekdikti, di kampus Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Jogjakarta, Jalan Parangtritis Km 5, Jogjakarta, Sabtu (2/2).

Penandatanganan nota kesepakatan itu sekaligus menandai pemanfaatan kampus baru Akademi Komunitas di Jalan Parangtrits Km 5. Akademi yang hingga kini masih di bawah pembinaan ISI (Institut Seni Indonesia) Jogjakarta itu memiliki jurusan Seni Tari, Seni Karawitan, dan Seni Kriya Kulit.

Sejak 2014/2015 dan berpendidikan satu tahun, akademi tersebut hingga kini telah meluluskan 274 orang. Masing-masing 114 dari Seni Tari, 98 orang lulusan Seni Karawitan, dan 62 orang lulusan Seni Kriya Kulit.

Gubernur mengharapkan, Akademi Komunitas bisa menjadi pusat pengembangan seni yang andal, unggul, sekaligus berwawasan global. “Pengembangan seni harus menembus batas horison. Tapi harus tetap dalam harmoni. Tidak asal kreatif,” tandas HB X.

Pengembangan seni, pun imbuh HB X, tidak boleh mengubah nilai-nilai adiluhung hanya demi selera zaman. “Bukan tatanan seni adiluhung yang harus dikorbankan, tapi penonton yang harus diedukasi,” tuturnya kemudian.

Jika sekadar mengikuti zaman, lanjut HB X, bukan kemajuan tapi justru kemunduran. “Tidak menuju ke kesempurnaan, tapi justru hanya keisengan semata. Jika simbol-simbol diubah maka sebuah seni tak akan bisa menjadi tuntunan,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Kadarmanto Baskara Aji mengemukakan, salah satu tujuan didirikannya Akademi Komunitas untuk menjaga warisan kebudayaan agar tidak musnah. “Sekaligus menghargai kompetensi para pelaku seni melalui sertifikat yang diterbitkan,” katanya.

Memaknai UU Pendidikan secara benar, menurut Menristekdikti Prof H Mohamad Nasir PhD Ak, memang sebenarnya daerah bisa saja menyelenggarakan pendidikan tinggi. “Seperti akademi komunitas di Jogja ini. Akademi Komunitas yang jalan hingga saat ini ada di Pacitan, Blitar, Banyuwangi, dan Pekalongan,” paparnya.

Yang masih menjadi pekerjaan rumah Akademi Komunitas di Jogja, lanjut Nasir, menyangkut sertifikasi atau pengakuan profesi yang dikeluarkan oleh satu lembaga terdiri dari pada ahli di bidang profesi tersebut. “Tanpa sertifikat profesi akan sulit bagi seseorang untuk berkiprah, terutama untuk di luar negeri,” tutur Nasir lebih jauh. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan