Pengusaha Hendaknya Ikut Persempit Jurang Ketimpangan

IMG_20170520_203413
JOGJA (jurnaljogja.com) – Dunia usaha perlu mendukung upaya pemerintah dalam mempersempit jurang ketimpangan antara desa dan kota, kota maju dan desa terbelakang, atau antara masyarakat kaya dan miskin. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari daerah melalui pemberdayaan.
     “Sesuai dengan nafas otonomi daerah, langkah paling awal yang harus dilakukan adalah, badan usaha daerah (desa) berkesempatan menguasai saham badan usaha pemerintah di atasnya, bukan malah sebaliknya,” kata Anggota Tim Ahli Indonesia Raya Incorporated (IRI) Prof Dr Darsono MSi di Solo, Rabu (17/5).
    Guru Besar dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta ini selanjutnya mencontohkan, BUMDes memiliki kesempatan memiliki saham badan usaha milik kabupaten ataupun badan usaha milik kabupaten memiliki kesempatan membeli saham badan usaha milik provinsi.  Dengan demikian, ekonomi daerah akan bergerak dengan penyertaan saham tersebut karena ada kepentingan sebesar saham yang ditanamkan dan menjadi pertimbangan dalam pembangunan ekonomi desa ataupun daerah.
     Menurut Prof Darsono, selama ini ekonomi masih terpusat dari pusat dan baru daerah, dan ketimpangan itu tidak akan berkurang. Akibatnya, daerah yang dianggap tidak penting akhirnya tertinggal terus karena skala prioritas pembangunan dibuat oleh pusat. Maka, sudah saatnya kekuatan ekonomi nasional harus diubah bukan dari pusat ke daerah, tapi sebaliknya. “Kalau ekonomi daerah kuat, maka ekonomi nasional juga akan kuat,” jelasnya. (bam)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan