Percepat Pergub Paniradyo Keistimewaan DIY

Paniradyo: Raker Komisi A DPRD DIY dengan Pemda DIY, tentang Paniradyo Keistimewaan, di ruang Komisi setempat, Selasa (4/9).

Paniradyo: Raker Komisi A DPRD DIY dengan Pemda DIY, tentang Paniradyo Keistimewaan, di ruang Komisi setempat, Selasa (4/9).

JOGJA – Pemerintah Daerah DIY perlu bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan keistimewaan DIY. Khususnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, ketenteraman, dan mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di Jogjakarta sesuai dengan tujuan keistimewaan DIY seperti tertuang di pasal 5 UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto dari fraksi PDI Perjuangan menegaskan rekomendasi tersebut dalam rapat kerja Komisi A DPRD DIY dengan Asisten Keistimewaan, Biro Organisasi, Biro Hukum, Sekretaris Parampara Praja, dan Satpol PP, di ruang Komisi A DPRD DIY, Selasa (4/9).

“Ada delapan butir rekomendasi terkait rapat kerja untuk Paniradyo dan SAR Linmas DIY. Kalau kita cermati sampai hari ini belum seluruh tujuan keistimewaan tercapai, namun kita berikan apresiasi langkah Pemda DIY yang sudah meletakkan fondasi guna mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Eko.

Sejak 2013 hingga 2018, sekurang-kurangnya pemerintah telah memberikan danais (dana keistimewaan) Rp 3,6 triliun. “Harus dipastikan anggaran itu mengarah ke peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegas Eko seraya menyatakan, Pemda DIY diharapkan segera mempercepat penyelesaian Pergub (Peraturan Gubernur) tentang kedudukan susunan dan organisasi tentang tata-kerja Paniradyo Keistimewaan, diselaraskan dengan perencanaan anggaran keistimewaan.

Ia mengharapkan, pergub tersebut selesai di minggu ketiga September 2018 agar lembaga tersebut segera dapat melaksanakan tugas secara baik. “Paniradyo diharapkan bisa mempercepat langkah Pemda DIY dalam menyusun perencanaan danais dengan meningkatkan partisipasi rakyat, transparan, dan akuntabel,” kata Eko yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY itu.

Harapannya ada musrenbang yang secara khusus membahas rencana alokasi keistimewaan agar partisipasi rakyat meningkat. “Danais pun harus mampu menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan sehingga kesejahteraan bisa terwujud,” kata alumni MEP UGM itu.

Terkait dengan SAR, Komisi A DPRD DIY merekomendasikan, Pemda DIY menaikkan kesejahteraan anggota SAR. “Kita harapkan kesejahteraan SAR bisa naik mengingat risiko tugas mereka yang berat. Soal sarana dan prasarana yang rusak akibat ombak tinggi akan diselesaikan melalui anggaran perubahan dan APBD 2019,” papar politisi muda PDI Perjuangan itu.

Kepada seluruh pihak, Komisi A DPRD DIY menyampaikan selamat berjuang bekerja keras. “Paniradyo itu lembaga baru. Kita tidak boleh pesimis. Ke depan, anggaran keistimewaan yang menjadi anugerah, kita harapkan betul-betul bisa bermanfaat untuk rakyat. Tugas pemda menggunakan danais untuk membahagiakan rakyat,” tandas Eko. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan