Perda DIJ Seperti ‘Macan Ompong’

Perda: (kiri-kanan) Y Hartono, Allan Fatchan Gani Wardhana, Eko Suwanto, Iwan Satriawan, Sri Handayani Retna Wardani pada forum diskusi seputar evaluasi pelaksanaan Perda DIJ, di gedung DPRD DIJ, Senin (15/1).

Perda: (kiri-kanan) Y Hartono, Allan Fatchan Gani Wardhana, Eko Suwanto, Iwan Satriawan, Sri Handayani Retna Wardani pada forum diskusi seputar evaluasi pelaksanaan Perda DIJ, di gedung DPRD DIJ, Senin (15/1).

JOGJA – Sudah banyak perda (peraturan daerah) di DIJ yang diterbitkan dalam 10 tahun belakangan. Bahkan sudah mencakup berbagai aspek guna menjadikan DIJ benar-benar nyaman. Namun kuantitas maupun kualitas perda yang baik, ternyata belum diimbangi dengan pelaksanaan yang baik. Terlebih penindakan atau penerapan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Walhasil, perda di DIJ masih seperti ‘macan ompong’.

“Perda yang kita miliki sekarang ini sebenarnya sudah mantap. Ibaratnya, hampir semua aspek kehidupan sosial sudah ada di dalam perda. Tinggal bagaimana pemda melaksanakan. Atau lebih khusus lagi Satpol PP sebagai penegak perda memberikan penindakan ketika terjadi pelanggaran,” ungkap Ketua Komisi A, Eko Suwanto, saat memimpin forum diskusi seputar evaluasi pelaksanaan perda, di gedung DPRD DIJ, Senin (15/1).

Soal pengaturan pelarangan anak di bawah umur mengendarai sepedamotor, misalnya, selain memang ada undang-undang yang sudah mengaturnya tapi sebenarnya ada pula perda yang secara tidak langsung menyinggung hal itu. “Ada perda yang sebenarnya sudah mengatur kepala sekolah harus memiliki data jumlah siswa yang sudah atau belum boleh mengendarai kendaraan bermotor. Ada pula perda yang mengamanatkan pemda menyediakan sepeda maupun bus sekolah. Hanya, kini semua itu belum dilaksanakan,” kata Eko.

Masih banyak lagi perda yang memerlukan perbaikan, perubahan, bahkan revisi. Karena itu, dalam forum diskusi tersebut tampil seluruh Komisi DPRD DIJ merepresentasikan kajian perda yang telah dilakukan. Mengundang pula pakar hukum selaku narasumber, serta berbagai pihak terutama dari perguruan tinggi sebagai peserta sekaligus memberikan masukan seputar evaluasi pelaksanaan perda.

Pakar hukum Iwan Satriawan mengatakan, ada perda yang secara konsep sudah cukup tapi ada problem di pelaksanaan dan penegakan hukumnya. “Misal soal miras. Sudah ada perdanya tapi hingga saat ini masih saja kita selalu mendengar jatuhnya korban akibat miras. Juga menyangkut tataruang, terutama parkir kendaraan tidak pada tempatnya, masih saja terlihat di banyak lokasi tanpa penindakan,” paparnya.

Ada juga perda yang sudah waktunya disesuaikan dengan perkembangan masa kini. Contohnya perda menyangkut hak penyandang disabilitas. Perlu ada penyesuaian karena adanya perubahan konsep mengenai disabilitas. Juga tentang perlindungan anak jalanan. “Sudah ada perdanya tapi barangkali perangkat atau petugas penertibannya yang jumlahnya kurang sehingga kita masih banyak melihat anak jalanan di beberapa perempatan,” tandas Iwan.

Karena itu Iwan menyarankan DPRD segera melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembaruan perda bila memang diperlukan. “Tidak bisa rampung sehari, memang. Karena itu DPRD harus memiliki skala prioritas, perda mana yang perlu dibahas lebih dulu. Saya kira, pekerjaan rumah DPRD memang masih banyak dan ini merupakan persoalan serius.”

Sri Handayani Retna Wardani mewakili Komisi D menyatakan, perlu ada pembaruan beberapa perda yang tak lagi cocok dengan perkembangan kekinian. Pun, revisi bagi perda yang tak lagi pro rakyat. “Saya juga menyarankan, sebaiknya semua organisasi perangkat daerah serta DPRD perlu memiliki ahli teknologi informasi sehingga akan memudahkan koordinasi maupun penyediaan data ketika dibutuhkan,” tuturnya mereprentasikan hasil kajian komisinya.

Begitu pula Y Hartono dari Komisi C dan Allan Fatchan Gani Wardhana mewakili Komisi B. Keduanya seakan kompak menegaskan perlunya pembaruan beberapa perda. Selain perlunya peningkatan pelaksanaan, penindakan, dan pengawasan. “Karena itu kami mengharapkan perguruan tinggi selalu memberi masukan bahkan jika mungkin membuka akses pengaduan bagi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan perda,” pinta Eko. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan