Perencanaan Pembangunan Harus Berperspektif Disabilitas

Nota Kesepahaman: Ketua MPM PP Muhammadiyah, M Nurul Yamin (dua kiri) usai menandatangani nota kesepehaman dengan Unisa, di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Di Tiro, Jogjakarta, Minggu (9/12).

Nota Kesepahaman: Ketua MPM PP Muhammadiyah, M Nurul Yamin (dua kiri) usai menandatangani nota kesepehaman dengan Unisa, di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Di Tiro, Jogjakarta, Minggu (9/12).

JOGJA – Sebagai salah satu ujud dukungan implementasi SDG’s yang berperspektif disabilitas, dalam dua tahun ke depan MPM PP Muhammadiyah akan mengawal proses perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten di DIY untuk melakukan perencanaan pembangunan berkelanjutan yang berperspektif disabilitas.

Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pun mengharapkan peringatan Hari Disabilitas Internasional dapat mengembangkan wawasan masyarakat terhadap berbagai persoalan berkaitan dengan kehidupan penyandang disabilitas.

“Melalui peringatan itu pula, kami mengajak berbagai pihak memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat dan hak serta kesejahteraan penyandang disabilitas,” ujar Ketua MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) PP Muhammadiyah, Dr M Nurul Yamin MSi, memperingati Hari Disabilitas Internasional, di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Di Tiro, Jogjakarta, Minggu (9/12).

Selain penampilan kesenian SLB Muhammadiyah Gamping, pada kesempatan itu dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman antara MPM PP Muhammdiyah dengan Unisa (Universitas Aisyiyah) Jogjakarta tentang Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat.

Pada acara yang dihadiri oleh sejumlah penyandang disabilitas itu, dilangsungkan juga dialog bertajuk Pemberdayaan untuk Generasi Berkemajuan, dengan narasumber Falasifah Ani Yuniarti SKepNs MAN dari Center of Disability and Humanity UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

MPM PP Muhammadiyah pun mendorong berbagai pihak memastikan pelaksanaan pembangunan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) atau SDG’s (Sustainable Development Goals).

TPB merupakan agenda pembangunan dunia yang diterbitkan pada 2015 untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia. Dokumen yang akan dilaksanakan sampai dengan 2030 itu merupakan kesepakatan internasional yang disetujui oleh semua anggota PBB, sehingga menjadi dokumen yang komprehensif dan inklusif.

TPB sangat relevan dengan isu perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang dimuat dalam CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) atau Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No 19/2011 dan diatur pelaksanaannya melalui UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Prinsip-prinsip yang dianut TPB pun sejalan dengan upaya penguatan hak-hak dan pengarusutamaan penyandang disabilitas. “Prinsip pertama adalah universality. Prinsip ini mendorong penerapan TPB di semua negara maju maupun berkembang,” tandas Yamin.

Dalam konteks nasional, implementasi TPB harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua, integration. “Prinsip ini mengandung makna, TPB dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan,” jelas Yamin kemudian.

Prinsip terakhir, No One Left Behind yang menjamin pelaksanaan SDG’s harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk penyandang disabilitas. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan