Perlu Evaluasi Penggunaan Dana Desa

umy
JOGJA – Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, pemerintah memberikan perhatian lebih dengan mengalokasikan secara khusus Dana Desa. Pelaksanaan pemanfaatan dana tersebut cukup rumit. Selain jumlah desa yang mencapai lebih dari 74.000, pun karena banyaknya peraturan yang tertera dalam pengelolaan dana yang mencapai Rp 60 triliun pada 2017 itu.

“Fakta banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam penggunaan Dana Desa membuktikan perlu adanya inovasi dan solusi dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul,” ujar dosen Ilmu Pemerintahan UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Dr Suswanta MSi, pada seminar Korupsi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, di kampus setempat, Jumat (23/11).

Dengan adanya UU Desa, lanjut Suswanta, ada kemajuan positif. “Dalam cakupan akademik, desa saat ini tidak lagi dianggap sebagai isu pinggiran namun berubah menjadi topik yang seksi untuk dibicarakan. Dana desa juga disambut antusias oleh warga dan menjadikan kegiatan desa lebih dinamis,” katanya.

Program itupun memicu beberapa desa mengembangkan potensinya. Contoh, desa Ponggok di Klaten yang menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi. Namun itu hanya terjadi di sedikit desa dan masih sangat mengandalkan faktor kepemimpinan yang progresif. “Sistem yang ada secara umum belum mampu meratakan pencapaian tersebut,” tutur Suswanta.

Ia pun menyebutkan, terdapat kontradiksi dalam pengelolaan program Dana Desa. Pengelolaan desa ada di bawah Kemendagri dan Kemendesa, namun dalam Dana Desa ada belasan instansi lain yang juga ikut andil dan masing-masing memiliki tipologi pengembangan desa yang berbeda.

“Banyaknya instansi yang hadir berpotensi menambah kerumitan bahkan ketakutan dalam mengelola Dana Desa. Hal tersebut juga berimplikasi pada minimalnya substansi dan fungsi pembinaan yang harus diberikan kepada desa,” jelas Suswanta.

Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Alexander Marwata Ak SH CFE juga mengemukakan, perlunya perubahan kebijakan dalam penanganan Dana Desa, terutama dalam pemidanaan kasus korupsi. “Kasus korupsi untuk Dana Desa terbukti terus meningkat dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Data ICW (Indonesia Corruption Watch) menyebutkan, sejak 2015 hingga semester awal 2018 terdapat 181 kasus korupsi dalam program tersebut dengan total kerugian mencapai Rp 40 miliar. “Banyaknya kasus tersebut menjadikan beban negara dan pihak lain lebih berat ketika harus memproses dan menanggung seluruh perkara yang terjadi,” tandas Marwata. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan