Permenkes Tentang Apotek Rakyat Harus Dikajiulang

IMG_20160930_232157
JOGJA (jurnaljogja.com) – Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 284 Tahun 2007 tentang Apotek Rakyat dinilai kurang pas dan sebaiknya segera dihapus atau dicabut karena justru dimanfaatkan oleh sekelompok pengusaha yang ingin mencari untung besar.  Dengan adanya peraturan tersebut, justru merebak peredaran obat palsu di masyarakat.
    “Peraturan tersebut sepertinya dimanfaatkan oleh sekelompok pengusaha nakal untuk memasok obat ilegal atau obat tidak berizin,” kata Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf  pada Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia (PIT IAI) di Hotel Alana Jogjakarta, Rabu (28/9).
Menurut dia, Permenkes Nomor 284 Tahun 2007 itu harus dikajiulang atau bahkan dihapus. Dalam peraturan itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) diminta  sebagai penanggung jawab. ”Saya minta dicabut, pegawai POM  harus lepas dari kepentingan apotek yang komersial,” katanya.
Dede Yusuf ingin profesi apoteker yang ada sesuai dengan aturan. Seperti apoteker yang bertugas harus ada di tempat (di apotek). ”Setiap apotek harus ada apoteker yang selalu siap siaga, jangan hanya namanya saja yang tertera dalam apotek tersebut, tapi orangnya (apotekernya) juga harus ada,”  jelasnya.
Penutupan apotik rakyat ini  diwacanakan sebagai upaya mencegah peredaran obat palsu. Sebab apotek rakyat yang semula didirikan untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan obat, justru perkembangannya tidak bisa diawasi sesuai peraturan. Ditunjuk contoh adanya peredaran obat palsu di toko-toko obat yang jadi apotek rakyat, seperti di Jalan Pramuka,  Jakarta beberapa waktu lalu. Itu menurutnya, menunjukkan apotek rakyat tidak diawasi ketat. “Kami sedang membahas pencabutan peraturan itu. Lalu akan ada peraturan baru yang bisa mengembalikan apotek rakyat, sesuai dengan fungsinya dan ada pengawasan yang ketat,” tambahnya. (bam)
CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan