Persoalan Perumahan Belum Jadi Prioritas Pemerintah

JOGJA (jurnaljogja) – Persoalan perumahan belum menjadi prioritas bagi pemerintah pusat dan daerah. Ini terbukti, distribusi penyediaan perumahan di Indonesia belum merata.

Pendiri dan Direktur Eksekutif Lembaga Housing Resource Center, Dr Ir Mahditia Paramita, MSc menyebutkan, saat ini hanya 20 persen rumah tangga kelas teratas yang mampu membeli rumah dari pasar formal. Sedangkan 40 persen rumah tangga kelas menengah tidak dapat membeli rumah tanpa bantuan subsidi. Dan 40 persen rumah tangga kelas bawah, bahkan sama sekali tidak memiliki daya beli terhadap rumah.

“Anggaran pemerintah untuk sektor perumahan relatif kecil dibanding sektor prioritas lain. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perumahan belum diprioritaskan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” katanya dalam Policy Corner yang diselenggarakan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM di Auditorium Gedung Masri Singarimbun kawasan kampus setempat, Senin (28/3).

Diskusi memaparkan transformasi kebijakan perumahan di Indonesia selama enam generasi, yaitu pada masa pengenalan, pengembangan, stabil, transisi, revisi kebijakan I serta masa revisi kebijakan II. Pembagian generasi ini dibuat berdasarkan kriteria orientasi kebijakan, perubahan target kelompok, serta lingkup layanan perumahan oleh pemerintah.

Mahditia Paramita menyebutkan, pasca Orde Baru mulai terdapat perubahan dalam orientasi kebijakan pemerintah. Masa transisi pada tahun 1998-2004 menjadi fase awal peralihan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Yang dilanjutkan pada masa revisi kebijakan I dimana pemerintah kabinet Indonesia Bersatu jilid 1 dan 2 melakukan optimalisasi peran Pemda sebagai aktor kebijakan perumahan. Sementara itu, masa revisi kebijakan II pada tahun 2010 hingga sekarang lebih berorientasi pada sinergi dan pembangunan berkelanjutan.

Meski kapasitas pembangunan rumah masih belum dijalankan secara maksimal, namun Mahtidia mengapresiasi peningkatan perhatian pemerintah terhadap persoalan perumahan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam 2 periode terakhir yang diapresiasi adalah penanganan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Yang dalam pelaksanannya melibatkan peranan penting pemda dalam pengajuan usulan, verifikasi data RTLH dan lingkungan kumuh, pendampingan serta pengawasan.

Program BSPS disebutkan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, dengan dioptimalkannya konsep desentralisasi di bidang perumahan. Keterlibatan pemda serta masyarakat secara langsung dalam program ini dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pelaksanaan program. (bam)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan