Pertamina Hendaknya “Dikawinkan” BUMD Se-Indonesia

 IMG_20170206_221146
 Bambang Sugiharto/Jurnal Jogja
JOGJA (jurnaljogja.com) – Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) AM Putut Prabantoro menyebut Pertamina pada posisi sangat rawan karena tidak bebas dari intervensi banyak pihak. Karena itu, agar tidak selalu dikacaukan oleh intervensi kepentingan diusulkan sebagian sahamnya dijual ke BUMD (provinsi dan kabupaten) se-Indonesia.
     “Dengan demikian, Pertamina  akan terawasi oleh rakyat,  yang direpresentasikan Badan Usaha Daerah.  Belajar dari kasus yang terjadi, Pertamina seharusnya tidak menjadi holding energy,” ujarnya menanggapi dicopotnya dua pucuk pimpinan Pertamina,  Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang dari posisinya sebagai Dirut dan Wadirut Pertamina, di Jakarta, Senin (6/2).
      Pernyataan kontroversial  yang ia sampaikan itu sesuai dengan usulannya agar Indonesia menerapkan sistem ekonomi “Indonesia Rakyat Incorporated (IRI)” sebagai alat untuk untuk mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi IRI dilaksanakan berdasar pada pada ‘perkawinan’ antara BUMN dan BUMD.
     Menurut  ia, jika Pertamina juga dimiliki oleh BUMD se-Indonesia, minimal seluruh BUMD provinsi harapannya  ada perbaikan kinerja dan pengawasan terhadap Badan  Usaha plat merah itu.
Ia mengaku prihatin dengan terulangnya kondisi tidak kondusif  di tubuh Pertamina  itu, padahal sudah memposisikan sebagaiholding company di bidang energy. Maka, bisa dibayangkan apa yang terjadi kelak jika holdingitu ternyata memang harus dilaksanakan. “Artinya, migas Indonesia bukan lagi dimiliki negara atau rakyat,  tapi dimiliki oleh kepentingan sekelompok orang,” ucapnya khawatir.
    Pertamina, lanjut Putut, tidak dapat dibiarkan terus menerus tanpa kontrol dari rakyat. Sejarah Pertamina yang penuh intrik dan intervensi sudah terlampau panjang. Sehingga sulit dikatakan Pertamina berjalan dengan professional dan tanpa intervensi pihak lain. Karena bagaimana pun juga, kerugian dari adanya kericuhan dan kinerja internal itu harus ditanggung  rakyat. Sementara rakyat juga tidak menikmati hasil langsung kinerja Pertamina.
       Ia menilai sudah saatnya Pertamina diawasi langsung oleh rakyat melalui penyertaan saham BUMD Provinsi atau Kabupaten  di BUMN. Karena penyertaan modal di Pertamina itu, daerah juga akan langsung menerima manfaatnya. Juga, dengan keikutsertaan saham Badan  Usaha Daerah di Pertamina, semua bisa teriak jika ada kinerja Pertamina tidak beres atau menyimpang. “Pertamina harus bertanggung jawab atas penyertaan modal dari daerah,” tandas mantan penasehat  ahli Kepala BP Migas ini. (*/bam)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan