Peserta Pemilu Penebar Hoaks Perlu Didiskualifikasi

Eko Suwanto dan Siti Ghoniyatun

Eko Suwanto dan Siti Ghoniyatun

JOGJA – Sebagai insitusi penyelenggara pemilu, KPU (Komisi Pemilihan Umum) perlu bersikap tegas menerapkan aturan. Tidak hanya sanksi administratif dan denda tetapi juga hukuman berat. Apabila ada caleg (calon legislatif) atau peserta Pemilu 2019 lainnya yang terbukti menebar hoaks, fitnah, maupun ujaran kebencian, sebaiknya dicoret dari daftar peserta pemilu.

Usulan tersebut mengemuka pada Diskusi Forum Wartawan DPRD DIY Sinergi Melawan Hoaks, Fitnah dan Ujaran Kebencian dalam rangka Mewujudkan Pemilu yang Bermartabat dan Berbudaya, di Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro Jogjakarta, Kamis (6/9), dengan narasumber Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto dan Komisioner Divisi Hukum KPU DIY, Siti Ghoniyatun.

“Selain aturan yang harus ditegakkan, kampanye perlu juga berlandaskan moral dan etika. Kadang ada caleg tergoda mengobarkan kebencian terhadap lawan. Harapan kita, KPU memberi sanksi jangan tanggung-tanggung. Coret saja. Didiskualifikasi jika ada caleg terbukti menebar hoaks dan ujaran kebencian,” kata Eko.

Tindakan tegas KPU tentu juga harus disertai bukti hukum, karena sekarang ini banyak akun palsu, apabila hoaks dan ujaran kebencian itu dicantumkan di medsos (media sosial). “Penggunaan sosmed untuk kampanye harus sesuai aturan. Sosmed dan lain-lain itu hanya alat yang harus dibarengi dengan ideologi, norma etika, dan aturan,” ungkap Eko.

Apabila terbukti melanggar hukum, dengan menyebar hoaks atau ujaran kebencian, KPU harus tegas. “Jangan tanggung-tanggung memberikan sanksi. Jangan hanya sanksi administratif dan denda, tapi langsung saja didiskualifikasi dari kepesertaan pemilu,” usul Eko.

Ghoniyatun mengatakan, KPU DIY selama ini sudah melakukan berbagai upaya agar pemilu berlangsung secara berintegritas, bermartabat, dan berbudaya. Mulai dari rekruitmen penyelenggara pemilu secara ketat, penguatan kapasitas, maupun penegakan kode etik mulai dari KPU Pusat sampai tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara).

Mengenai hoaks, lanjut Ghoniyatun, KPU DIY sudah bekerjasama dengan Diskominfo dan Bawaslu. “Terbuka, memang, bagi peserta pemilu untuk kampanye memanfaatkan medsos. Syaratnya, maksimal hanya 10 akun untuk setiap aplikasi, berisikan visi, misi, dan program, serta harus didaftarkan ke KPU paling lambat sehari sebelum masa kampanye,” jelasnya.

Untuk pendidikan pemilih, KPU juga bekerjasama dengan instansi maupun lembaga lain. “Agar pemilu ramah anak, misalnya, kami bekerjasama dengan KPAI. Jelang pencoblosan pada April 2019 mendatang, kami akan menggandeng Kementerian Agama agar khutbah Jumat bisa diisi tema mengenai pendidikan pemilih. Bukan kampanye, tapi agar masyarakat menggunakan hak pilih mereka secara bertanggungjawab,” papar Ghoniyatun. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan