Purnawirawan AD Siap Bawa Konsep Kemakmuran ke Pemerintah

 IMG_20170128_235316
BATAM (jurnaljogja) –  Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menegaskan dukungan terhadap konsep tata kelola baru sumber ekonomi dan energi di Indonesia versi Indonesia Raya Incorporated (IRI).
     “PPAD akan membawa konsep kemakmuran versi IRI ke pemerintah,”  Kata kiki saat tampil sebagai pembicara kunci dalam Focus Group Discussion (FGD) di hadapan 14 profesor dan doctor dari 14 perguruan tinggi di Indonesia di Batam, Senin (23/1).
   Indonesia Raya Incorporated (IRI) disebutkan merupakan terobosan atas perwujudan nilai dalam sila kelima Pancasila, yang menggaungkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat secara merata di wilayah Indonesia. “Saya yakin  IRI akan mampu menjadi sebuahbreakthrough untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, saat ini Indonesia dihadapkan pada ancaman asing yang masuk secarasoft power,” katanya.
      Dalam acara mengusung tema  “Indonesia Raya Incorporated, Energi sebagai Alat Strategis Pemersatu Bangsa” itu sebelunya disampaikan bahwa Indonesia  kini tengah berhadapan dengan kepungan dua kekuatan besar negara adidaya, Amerika Serikat dan Cina.
        Penetrasi hegomoni dua kekuatan dunia itu, kata mantan Wakasad itu, masuk secara halus melalui instrumen sosial, budaya, ekonomi dan politik. “Kalau dulu penguasaan sebuah negara menggunakan hard power, kekuatan militer. kini mereka masuk dengan kula nuwun, cara halus,” tuturnya.
     Kiki menyiratkan, perang tanpa wujud (proxy war) itu bertujuan agar Indonesia terus berada dalam instabilitas.  Diyakini ada desain besar atas terjadinya konflik horizontal yang terjadi belakangan dalam masyarakat. Dikhawatirkan, situasi ini akan berujung pada perpecahan dan disintegritas jika dibiarkan.
     “Ada indikasi by designyang bertujuan agar Indonesia tak menjadi besar dan terus tidak stabil. Situasi seperti ini jadi ancaman nyata yang ditandai melunturnya nilai Pancasila serta menipisnya tolerans,” paparnya.
      Tujuan akhir dari proxy war tersebut, lanjut Kiki, adalah penguasaan sumber daya dan energi yang ada di Indonesia. Satu di antara cara yang digunakan adalah melalui jalur politik. “Sudah ada lebih dari 100 UU yang lahir sebagai turunan dari amendemen UUD 1945 yang terpengaruh kepentingan asing,”  sebutnya.
     Meski demikian diyakin serangan asing tersebut bisa ditangkal apabila kemakmuran terjadi secara merata di Indonesia. Karenanya, konsep kemakmuran versi IRI ini akan dipresentasikan ke pemangku kepentingan (stake holder) terutama pemerintah.
     Dengan demikian konsep dasar bagaimana sumber ekonomi dan energi dapat tersalurkan secara merata dalam skema wawasan nusantara. Jika kemakmuran terjadi secara merata, maka tiap wilayah di Indonesia akan terikat bukan hanya kesatuan teritorial, tapi juga sosial, politik, ekonomi dan budaya. “Pada aspek itu, PPAD berada di belakang IRI. Kami akan terus mendorong konsep ini,” tekadnya.
     Selain pimpinan PPAD, sebanyak 14 akademisi secara bergantian memaparkan pandangan mereka dari berbagai tinjauan terkait IRI dalam FGD yang dipandu dosen ekonomi Universitas Indonesia, Sari Wahyuni dan Pemimpin Redaksi Batam Pos Yosh Suchari (*/bam)
CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan