Putusan MA Bukan Akhir Kasus Baiq

Trisno Raharjo (tengah) dan Heri Purwanto (kiri)

Trisno Raharjo (tengah) dan Heri Purwanto (kiri)

JOGJA – Aparat hukum harus melakukan pembelajaran yang baik dalam menyikapi kasus Baiq Nuril Maknun, mantan pegawai TU salah satu SMA di Mataram, NTB. Penundaan eksekusi merupakan sebuah putusan positif. Namun bukan solusi akhir yang menyelesaikan bagi pihak Baiq karena masih menyisakan masalah pemidanaan.

“PKBH UMY melihat persoalan itu bukan semata menyoal putusan MA, namun juga terkait proses penanganan yang dilakukan penegak hukum,” ujar peneliti PKBH UMY (Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Dr Trisno Raharjo SH MHum, di kampus setempat, Rabu (21/11).

Trino yang juga Dekan FH UMY itu pun menyebutkan, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan, terutama yang menyangkut masalah kekerasan seksual, harus dipelajari secara baik. “Seringkali dalam kasus yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum, tidak mudah dalam menentukan pelaku dan korban,” katanya.

Perempuan, imbuhnya, kadang terlihat sebagai pelaku padahal mereka merupakan korban dengan menimbang berbagai aspek yang menyebabkan kasus tersebut terjadi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Antara lain, masalah kesetaraan dan stereotip gender dalam peraturan perundangan dan hukum tidak tertulis.

“Perlu dilakukan penafsiran atas peraturan tersebut agar dapat menjamin kesetaraan gender dalam penanganannya. Perlu juga menggali nilai dan kearifan lokal serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan. “Pertimbangan terhadap berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, juga perlu dilakukan,” jelas Trisno kemudian.

Ia pun meyakini jika hakim yang mengadili mempertimbangkan aspek perempuan berhadapan dengan hukum dan apabila penanganan yang dilakukan mempertimbangkan hal tersebut, putusannya adalah bebas.

Kepala PKBH UMY Heri Purwanto SH MHum menyatakan, putusan atas tindak pidana ‘mendistribusikan dan mentransmisikan konten kesusilaan’ terlalu dini. “Upaya penegakan hukum yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam menindak kasus ini pun nampak kurang serius,” tegasnya.

Kasus tersebut masih belum ditangani berdasarkan perspektif gender dan hak asasi manusia korban. “Sikap seperti itu harus dihentikan karena akan melanggengkan praktik kekerasan terhadap perempuan dan membuat mereka yang menjadi korban semakin enggan melaporkan dan memperjuangkan kasus serta hak mereka,” tutur Heri lebih jauh. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan