Rendah Literasi Hukum dan Teknis UU ITE

Yudi Prayudi

Yudi Prayudi

JOGJA – Kasus seorang guru di NTB, Baiq Nuril Maknun, yang kemudian dinyatakan bersalah oleh MA (Mahkamah Agung) menunjukkan masih rendahnya literasi hukum dan teknis terhadap UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Bahkan, di kalangan penegak hukum.

“Sudah semestinya pengetahuan maupun pemahaman para penegak hukum terhadap UU ITE terus diperbarui. Tak bisa hanya mengandalkan pengetahuan satu atau dua tahun lalu. Terlebih teknologi informasi terus berkembang dari waktu ke waktu,” ujar Ketua Pusat Studi Forensika Digital UII (Universitas Islam Indonesia) Jogjakarta, Dr (can) Yudi Prayudi SSi MKom, di kampus setempat, Rabu (21/11).

Kita semua berharap, keberadaan UU apapun di wilayah hukum Indonesia, termasuk UU ITE untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum UU ITE harus didukung oleh pemahaman hukum yang sejalan dengan pemahaman aspek teknis yang relevan.

“Jika itu tidak tercapi, tujuan perlindungan dan rasa keadilan yang diharapkan dari keberadaan UU ITE akan menjadi jauh dari harapan,” tutur Yudi menanggapi keputusan MA terhadap Baiq, yang kurang memberi rasa keadilan.

Majelis Hakim memiliki kewenangan sepenuhnya, memang, berdasarkan keyakinan yang dimilikinya untuk menyatakan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. “Hanya saja proses analisa dan pemaparan dari bukti elektronik dan informasi serta dokumen elektronik untuk meyakinkan hakim, harus benar-benar dilakukan oleh ahli yang kompeten,” kata Yudi.

Kasus-kasus sejenis yang terjadi dengan Baiq Nuril Maknun, ataupun kasus-kasus lainnya yang didasarkan pada pelanggaran UU ITE No 11/2008 dan Revisinya No 19/2016 akan semakin banyak terjadi di masyarakat. “Hal itu tidak lepas dari semakin luasnya aktivitas keseharian kita dalam menggunakan berbagai perangkat elektronik,” tutur Yudi kemudian.

Karena itu, lanjut Yudi, menjadi tugas dan tanggungjawab semua pihak untuk bersama-sama membangun sinergisitas pemahaman aspek hukum dan teknis dari implementasi UU ITE dalam berbagai kasus yang dihadapi di masyarakat.

Penyidik, Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum harus selalu digugah untuk meningkatkan pemahamannya dalam menerjemahkan kasus-kasus pelanggaran UU ITE agar aspek hukum yang menjadi dasar dari proses peradilan juga didukung oleh pemahaman yang baik dari aspek teknis.

“Program literasi berkelanjutan tentang aspek hukum dan teknis yang melibatkan berbagai instansi terkait, menjadi kunci penting untuk profesionalisme penanganan kasus-kasus ITE ke depannya. Di sisi lain, keberadaan ahli teknologi informasi dan forensika digital menjadi semakin penting dan dibutuhkan untuk membantu para penegak hukum dalam mengklarifikasi berbagai kasus yang melibatkan penerapan UU ITE,” tandas Yudi.

Komunikasi yang baik di antara penegak hukum dan ahli teknlogi informasi/forensika digital, menurut Yudi, harus dijalin secara intensif agar proses-proses penegakan hukum ke depannya dapat dijalankan secara lebih profesional dan memenuhi rasa keadilan. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan