Revolusi Industri 4.0 Bisa Tanpa Makna

Revolusi Industri 4.0: Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (berdiri) berbicara di hadapan peserta diskusi tentang Revolusi Industri 4.0, yang digelar Kementerian Kominfo, di Jogjakarta, Kamis (11/10).

Revolusi Industri 4.0: Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (berdiri) berbicara di hadapan peserta diskusi tentang Revolusi Industri 4.0, yang digelar Kementerian Kominfo, di Jogjakarta, Kamis (11/10).

JOGJA – Masyarakat dunia saat ini sudah merasakan datangnya revolusi industri 4.0 atau sering diidentikkan pula sebagai era digital. Hanya saja, revolusi 4.0 itu bisa tanpa makna jika beberapa prasyarat tidak terpenuhi. Salah satunya, persoalan keamanan menyangkut internet maupun keamanan bagi penggunanya.

“Bukan hanya di Indonesia, masalah keamanan itu pun juga dirasakan dunia. Dan kami terus mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan undang-undang terkait dengan perlindungan data,” ujar anggota Komisi I DPR RI, H Sukamta PhD, di sela diskusi menghadapi revolusi industri 4.0, yang diselenggarakan Kementerian Kominfo RI, di Jogjakarta, Kamis (11/10).

Revolusi industri 4.0, lanjut Sukamta, tak akan bisa berkembang baik jika prasyarat perlindungan data pribadi, keamanan internet, dan keamanan bagi pengguna internet tidak terjamin. “Karena itu negara harus memberikan jaminan, dengan cara menerbitkan aturan atau undang-undang terkait dengan perlindungan dan keamanan tersebut,” tegasnya.

Sukamta pun mencontohkan, keamanan internet saat ini belum ada yang mampu menjamin seratus persen jika ada yang menyerang. Begitu pula mengenai data pribadi. Negara mestinya menjamin keamanan itu. Paling tidak dengan menerbitkan aturan atau undang-undang sehingga seseorang tak bisa secara sembarangan menyerang atau menggunakan data pribadi orang lain,” katanya.

Sangat disayangkan jika di era digital ini tak ada perlindungan data pribadi yang cukup. Pada era revolusi industri 4.0, salah satu yang sangat berkembang adalah di bidang keuangan. “Penggunaan e-commerce maupun e-money tak akan bisa berkembang baik tanpa adanya perlindungan bagi penggunanya maupun keamanan internetnya,” papar Sukamta.

Karenanya, tutur Sukamta kemudian, negara atau pemerintah perlu segera menerbitkan UU Perlindungan Data maupun aturan mengenai keamanan internet. Jika tidak, revolusi industri 4.0 akan kehilangan maknanya. “Kami di DPR sudah mencantumkan hal itu pada prolegnas sejak 2016. Tapi kemudian ada kesepakatan, pemerintah yang akan berinisiatif mengajukan undang-undang tersebut,” ujarnya.

Hanya saja, sampai sekarang pembahasan mengenai RUU Perlindungan Data belum juga selesai. “Sepertinya masih ada beda pendapat di lingkup pemerintah. Namun jika tak segera, revolusi industri 4.0 bisa kehilangan pijakan. Kasus akan terus bermunculan jika belum ada perlindungan,” tutur Sukamta, yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPR RI itu. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan