Rupiah Terpuruk Menanti Tanggungjawab BI

Ahmad Makruf (kiri) dan Dimas Bagus Wiranatakusuma

Ahmad Makruf (kiri) dan Dimas Bagus Wiranatakusuma

JOGJA – Rupiah terus terpuruk. Kurs terhadap dolar Amerika terus menurun. Saatnya BI (Bank Indonesia) sebagai pemegang otoritas moneter tampil ke depan dan menyatakan bertanggungjawab terhadap kondisi rupiah yang saat ini bisa dikatakan sedang semaput itu. Meski jangan terkesan panik, tapi dituntut keberanian BI untuk menaikkan suku bunga saat ini.

“Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah rupiah semakin merosot. Salah satunya BI harus berani menaikkan suku bunga acuan. Angka suku bunga sekarang masih memungkinkan untuk dinaikkan. Masih dalam ambang angka moderat. Tapi harus dilakukan secara bertahap agar tak terkesan panik,” saran dua pengamat ekonomi UMY, Ahmad Makruf dan Dimas Bagus Wiranatakusuma, yang disampaikan kepada wartawan, di Jogjakarta, Rabu (15/8).

Kondisi rupiah saat ini, menurut Makruf, merupakan risiko kebijakan moneter kita dengan sistem mengambang. “Dengan memilih kebijakan itu, kurs rupiah diserahkan ke mekanisme pasar, membuat BI tak bisa memegang rupiah seratus persen. Dengan kata lain, BI tak memiliki kedaulatan terhadap rupiah,” katanya.

Kendati yang tergoyang saat ini bukan hanya rupiah, tapi sebenarnya BI bisa saja melakukan intervensi meski terbatas karena cadangan devisa kita juga terbatas. Langkah lain, BI bisa memberlakukan kebijakan menaikkan suku bunga acuan. “Kenaikan sekarang ini masih terlalu rendah. Masih bisa dinaikkan tapi harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan kesan panik,” tutur Makruf.

Saat ini suku bunga acuan BI berada pada angka 5,25 persen. Mestinya BI masih berani lagi menaikkan hingga angka 6 persen, sebuah angka yang moderat. “Tapi saya meyakini dalam waktu dekat BI akan menaikkan suku bunga. Hingga angka enam persen, saya kira itu masih merupakan angka yang bisa dipertahankan. Dalam arti tak mengacaukan perekonomian atau mematikan sektor riil,” timpal Bagus.

Problem lain, impor kita masih tinggi. Terlebih sebagian impor kita merupakan impor barang-barang konsumtif, seperti kosmetika hingga barang-barang elektronik. Impor lain, untuk bahan baku industri dan ini relatif tak bisa diutak-atik. “Dengan impor yang masih besar, tentu dibutuhkan dolar lebih banyak dan otomatis rupiah turun,” tandas Makruf.

Kondisi saat ini juga menjadi ujian nasionalisme bagi kita semua. Para pengusaha diuji keberaniannya untuk melepas dolar yang mereka miliki. Begitu pula masyarakat dituntut mengencangkan ikat pinggang dan sesedikit mungkin menggunakan barang-barang impor. “Yang lebih penting lagi, persoalan kurs rupiah jangan dipolitisasi,” tutur Makruf kemudian.

Ekspor kita, imbuh Bagus, memang selalu tidak bisa positif. Saat ini defisit 1,7 persen dibandingkan GDP kita. “Artinya impor kita lebih besar dan kebutuhan terhadap dolar menjadi lebih banyak. Otomatis nilai rupiah pun menjadi merosot,” katanya.

Posisi utang kita juga tak bisa dibilang main-main. Saat ini mencapai 35 persen dari GDP. Jadi, misalnya pendapatan kita seribu maka 35 persennya adalah utang. Beberapa tahun ini utang kita sudah jatuh tempo sehingga lebih banyak membutuhkan dolar untuk membayar itu semua.

Karena itu BI harus melakukan kebijakan jangka pendek yang perlu segera dilakukan. Antara lain, menaikkan suku bunga acuan. Sementara, pemerintah bisa membatasi rupiah yang keluar, serta melakukan transformasi perdagangan. “Persoalan rupiah saat ini terutama memang harus diatasi BI. Mereka harus berada di depan. Kendati pemerintah juga tak bisa lepas tangan juga. Begitu juga masyarakat harus mampu membatasi konsumsi barang-barang impor. Ini tanggungjawab kita bersama,” tandas Bagus. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan