RUU Pengampunan Pajak Timbulkan Kontroversi

JOGJA (jurnaljogja) – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak menimbulkan banyak kontroversi karena sarat unsur ketidakadilan, selain manfaat jangka panjangnya pun masih dipertanyakan.
    “Berbicara mengenai RUU ini, baik atau buruk itu relatif. Dampaknya tentu bisa meningkatkan penerimaan negara, tapi di level berikutnya juga diharapkan ada perubahan perilaku dari wajib pajak terkait kepatuhan dalam membayar pajak,” kata ekonom UGM,  Dr Akhmad Makhfatih MA,  dalam diskusi dengan Komisi XI DPR RI di Kampus UGM Jogjakarta, Kamis (21/4).
    RUU Pengampunan Pajak ini telah bergaung di kalangan pemerintah dan media massa selama lebih dari setahun terakhir. Aturan ini memang digadang-gadang dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta menggenjot pembangunan nasional.
   Akhmad Makhfatih memaparkan, kebijakan ini telah diterapkan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Australia. Namun pada kenyataannya, hasil yang diperoleh tidak terlalu menggembirakan. Ini karena peningkatan pemasukan pajak hanya berlangsung sementara. Dalam jangka panjang, pemberlakuan aturan seperti ini justru dapat memunculkan ketidakadilan antara para wajib pajak yang patuh dengan wajib pajak yang mungkin secara sengaja menghindari atau menggelapkan pajak.
     Diakui, pajak memang selayaknya menjadi bentuk kontribusi masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Suatu wujud gotong royong yang dijalankan secara sukarela. Namun, katanya, filosofi seperti ini belum terlihat di Indonesia. Untuk mengharapkan  pengampunan pajak dapat serta merta merubah perilaku wajib pajak. Sama halnya dengan meminum paracetamol ketika sakit. “Kelihatannya memang sembuh, tapi sebenarnya akar permasalahannya masih ada di sana, tidak ikut diobati,” sebutnya.
      Untuk itu, lanjutnya, perlu ada serangkaian kebijakan untuk mengedukasi wajib pajak, serta pemberlakuan sanksi tegas. Tanpa diikuti kebijakan yang mendukung, aturan ini bukan hanya tidak akan menunjukkan dampak positif. Akan tetapi,  justru akan menimbulkan konversi, di mana wajib pajak yang patuh menjadi enggan membayar pajak karena mereka melihat bahwa wajib pajak yang tidak patuh pun tidak diberi hukuman.
     Sementara itu, pakar hukum pidana UGM, Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej, SH, MHum menekankan pentingnya memikirkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di masa mendatang. “Paradigma hukum pidana saat ini tidak hanya untuk memasukkan orang ke dalam penjara. Tapi, amnesti pajak harus diikuti juga dengan strong law enforcement,” jelasnya. (bam)
CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan