Seluruh Desa DIY Terkoneksi Internet pada 2020

Eko Suwanto (kiri) dan Roni Primanto Hari

Eko Suwanto (kiri) dan Roni Primanto Hari

JOGJA – Sebagai implementasi raperda tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, DPRD dan Pemda DIY serta pemangku kepentingan terkait akan memulai program pemasangan jaringan internet di desa/kelurahan se DIY pada 2019.

“Kami menargetkan pada 2020 seluruh desa atau kelurahan se DIY sudah terjangkau atau terkoneksi jaringan internet,” ungkap Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, kepada wartawan, di kantor dewan setempat, Jalan Malioboro, Jogjakarta, Selasa (2/10), bersama Kepala Diskominfo DIY Roni Primanto Hari.

Raperda yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) secara optimal itu memang merupakan raperda inisiatif legislatif. Raperda itu sendiri telah disampaikan ke pimpinan dewan untuk selanjutnya dibahas di tingkat pansus.

Semua upaya itu, lanjut Eko, terutama dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Agar masyarakat mudah mengakses informasi. “Setelah desa dan kalurahan, berikutnya untuk unit-unit kesehatan, unit pendidikan terutama SMA dan SMK, serta sektor kependudukan,” jelasnya kemudian.

Selain mengupayakan jaringan internet, raperda tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung terciptanya keamanan dan perlindungan masyarakat. “Melalui aplikasi yang telah dirancang, saat ini masyarakat sudah bisa mengakses secara gratis, misalnya situasi sudut-sudut kota, terutama jalan Malioboro. Atau, agar cepat mengakses informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana,” tutur Eko.

Karena itulah DPRD terus mendorong pemda untuk memiliki bank data guna meningkatkan pemanfaatan fasilitas TIK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif. “Fasilitas TIK tersebut bisa diamnfaatkan oleh UMKM, Bumdes, asosiasi pedagang, dan lain-lain untuk menjalankan pemasaran secara online,” tandas Eko.

Roni menambahkan, potensi TIK di Yogyakarta termasuk besar. Nomor dua setelah Jakarta. “Karena itu, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, kita tingkatkan konsolidasi di antara pemda, masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan media massa,” ujarnya.

Untuk fasilitas internet di SMA dan SMK, imbuh Roni, saat ini sudah 90 persen. Tahun depan diharapkan 100 persen terkoneksi. Sedangkan untuk desa dan kalurahan, nantinya desa setempat menyediakan bandwidth. “Sebagai contoh, ada beberapa titik di pantai selatan yang saat ini masih menjadi daerah blank spot. Ke depan, jangan ada lagi,” katanya.

Diskominfo sendiri saat ini telah menyediakan aplikasi Jogja Istimewa yang antara lain bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap kinerja pemda. Atau, masyarakat bisa memotret kondisi satu wilayah yang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan agar kemudian diketahui pemda. “Jika OPD terkait tak merespon dan tak ada tindak lanjut, bisa saja sekda kemudian menegurnya,” papar Roni. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan