Sistem Akuntansi Belum Mampu Berikan Outcome

IMG_20170223_143530
JOGJA – Sistem akuntansi merupakan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan suatu perusahaan. Dalam pemerintahan, sistem akuntansi mampu memberikan output data terkait jumlah masyarakat miskin, misalnya. Namun sayangnya, sistem tersebut belum mampu memberikan outcome.
“Outcome dalam arti suatu kebijakan yang ditujukan bagi pelaksana pemerintahan,” tutur Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Dr H Harry Azhar Azis MA, saat menyampaikan pidato kunci pada ‘3rd International Conference on Accounting and Finance (ICAF), di kampus UMY, Selasa (21/2).
Ia pun mencontohkan, saat seorang bupati baru dilantik, terhitung ada 1.000 masyarakat miskin di daerahnya. Tetapi saat ia menjabat, total masyarakat miskin menjadi 1.500. “Di mata saya, bupati itu sudah gagal. Tetapi bupati itu masih ikut mencalonkan diri lagi pada pemilihan berikutnya dan ada kemungkinan terpilih lagi,” katanya.
Artinya, lanjut Harry, sistem akuntansi yang ada di Indonesia baru mampu menilai proses dan output jumlah masyarakat miskin dan pendataan masyarakat lainnya. Namun belum mampu memberikan outcome berupa kebijakan dari pemerintah untuk melarang bupati tersebut mencalonkan diri lagi.
Pasal 23 UUD 1945 menyebutkan, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut jelas ditujukan untuk menciptakan rakyat yang sejahtera, dihitung dari pendapatan per kapita Indonesia setiap tahunnya.
“Dibandingkan Singapura dan Malaysia, pada tahun 60-an, pendapatan per kapita Indonesia tidak jauh berbeda dengan kedua negara tersebut. Namun sekarang pendapatan Malaysia sudah berada di angka 15.000 dolar AS, Singapura 50.000 dolar AS, sedangkan Indonesia masih sekitar 4.700 dolar AS per tahun,” papar Harry.
Dari segi ketersediaan lapangan kerja, ada kurang lebih 2.000 TKI yang bekerja di Malaysia. “Itu berarti dua ribu lapangan pekerjaan di Indonesia tidak disediakan atau kurang menarik, sehingga mereka lari ke Malaysia,” ujarnya kemudian.
Sedangkan jumlah ketimpangan di Indonesia juga merata. Jika mengacu pada teori kesejahteraan, seharusnya tidak boleh ada kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Mestinya sistem akuntansi pun mampu menunjukkan jumlah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia sehingga masyarakat dapat mengukur tingkat kesejahteraan.
“Ini yang harus jadi perhatian para akuntan saat ini dan di masa datang. Terdatanya masyarakat miskin dan pengangguran akan menunjukkan Indonesia sejahtera atau tidak. Selanjutnya diharapkan pemerintah juga mampu membuat kebijakan berupa outcome berdasarkan data atau output yang diberikan oleh sistem akuntansi tersebut,” tandas Harry. (rul)

 

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan