Tak Berdasar Desakan Mundur Untuk Haryadi

Tak Berdasar Desakan Mundur Untuk Haryadi

JOGJA – Desakan mundur terhadap Haryadi Suyuthi selaku Ketua DPD I Partai Golkar DIY dinilai mengada-ada dan tak memiliki dasar hukum yang jelas. Golkar juga tak mengenal Persaudaran Pemuda Golkar dalam struktur kepartaian sehingga tak berwenang mengeluarkan desakan pelaksanaan Musdalub (Musyawarah Daerah Luar Biasa).

“Tak ada dasar hukumnya. Kami menganggap desakan itu hanya klaim sepihak. Kami anggap sebagai serangan biasa saja,” ungkap Wakil Ketua bidang Hukum dan HAM DPD I Golkar DIY, Marzuki, kepada wartawan, di kantor Golkar setempat, Rabu (9/10).

Seperti dIberitakan sebelumnya, generasi muda Golkar DIY yang menamakan diri PPG (Persaudaraan Pemuda Golkar) mengaku telah mengantongi mandat pengurus pusat untuk menggelar musdalub dengan salah satu agenda mendesak mundur Haryadi Suyuthi selaku Ketua DPD I Golkar DIY.

“Itu hanya klaim sepihak dan kami sudah menanyakan ke pengurus pusat yang menegaskan tak pernah memberikan mandat dimaksud. Karena itu, kami akan menutup pintu. Tak akan menanggapi desakan tersebut,” tutur Marzuki yang menyatakan mendapat mandat sepenuhnya dari Haryadi untuk memberikan penjelasan kepada wartawan.

Dalam struktur partai, lanjut Marzuki, Golkar hanya mengenal delapan ortom (organisasi otonom) yang kemudian disebut dengan Hastakarya. Terdiri dari tiga organisasi pendiri, masing-masing Kosgoro, MKGR, dan Soksi. Serta lima organisasi yang didirikan, meliputi AMPI, AMPG, Al-Hidayah, HWK, dan Satkar Ulama.

Karena itulah, Golkar tak mengenal PPG dalam struktur partai sehingga mereka tak berhak mendesak digelarnya musdalub. “Semuanya sudah ada mekanismenya. Usulan musdalub harus melalui pengurus provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan pengurus pusat pun tak berhak untuk mendesak mundur pengurus daerah,” jelas Marzuki.

Ia pun menandaskan, sampai saat ini mekanisme kepengurusan di Golkar DIY berjalan seperti biasa. “Tuntutan maupun desakan itu kami anggap sebagai serangan biasa saja sebagai bagian dari dinamika politik. Sepanjang konstitusional, akan kami hadapi secara konstitusional pula. Tapi jika hanya klaim dan serangan sepihak, kami tak akan membahasnya,” papar Marzuki.

Usai pemilu kemarin, imbuh Marzuki, pun sudah ada rapat evaluasi dan diputuskan semua pihak menerima hasil pemilu secara legawa. “Perolehan suara dan kursi di legislatif menurun, memang. Tapi tak bisa kemudian hanya menyalahkan satu orang.”

Beberapa daerah mengalami hal yang sama. Bahkan pusat pun mengalami penurunan jumlah kursi di legislatif. “Apa kemudian semua ketuanya, bahkan ketua umum di pusat harus mundur? Tentu tidak. Jadi, tuntutan mundur terhadap Haryadi sangat mengada-ada,” tandas Marzuki. (rul)

Hosting Unlimited Indonesia

Share this post

Post Comment