Teliti Pemberitaan Konflik Kepengurusan Sepak Bola, Afdal Raih Doktor

JOGJA (jurnaljogja.com) – Pemberitaan konflik kepengurusan dalam tubuh persepakbolaan Indonesia ditengarai media massa mengkonstruksi konflik tersebut sebagai komoditas (nilai jual). Dan,  media seolah-olah menciptakan dua kelompok yang saling berhadapan-hadapan.
“Bahkan, media mendramatisasi konflik tersebut sedemikian rupa, sehingga menarik untuk diikuti,”  kata Sekretaris Bidang Studi Broadcasting Fikom Universitas Mercu Buana, Jakarta Afdal Makkuraga Putra dalam mempertahankan disertasinya untuk meraih derajat doktor di Sekolah Pascasarjana UGM, Jogjakarta, Senin (23/5). Disertasinya berjudul “Media, sepak Bola dan Konflik Kepentingan (Tinjauan Wacana Kritis Pemberitaan Konflik Kepengurusan Sepak Bola Indonesia Tahun 2010 – 2012 di Tiga Surat Kabar Ibukota)”.
Dari hasil analisis teks, manuskrip, wawancara dan pengamatan langsung, Afdal menemukan beberapa kecenderungan umum yang menjadi tren dalam produksi dan distribusi teks media seputar konflik kepengurusan sepak bola Indonesia di tiga media cetak Ibukota. Bahwa sebagai industri media, Kompas, Bola dan Sindo berusaha memproduksi teks-teks pemberitaan  konflik sepak bola di Indonesia dalam rangka menjaga agar institusi bisnis mereka terjaga.
Promovendus melihat, ketiga media tersebut tunduk pada kepentingan pasar dan  kepentingan elit-elit sepak bola nasional. “Karena itu, ketiga media menyajikan berita konflik persepakbolaan Indonesia dalam methapora pertarungan,” jelasnya.
Menurut dia, ketiga media mengkonstruksi pihak-pihak yang berkonflik dalam dua kategori saling berhadap-hadapan, yakni, kelompok reformis dan kelompok status quo. Kelompok reformis direpresentasikan ingin memperbaharui persepakbolaan Indonesia dengan jalan mengganti Liga Super Indonesia (ISL) dengan Liga Primer Indonesia (LPI) dan aktor-aktor yang terlibat antara lain Arifin Panigoro, George Toisutta, Saleh Mukadar dan lain-lain. Sedangkan kelompok  status quo direpresentasikan sebagai kelompok yang mempertahankan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI dan Liga Super Indonesia tetap sebagai kompetisi resmi PSSI. “Aktor-aktor yang terlibat antara lain Nurdin Halid, Nirwan D. Bakrie, Nugraha Besoes dan lain-lain,” sebutnya.
Afdal mengungkapkan, jika dilihat dari sisi penggunaan narasumber, produksi teks tiga media, maka bersifat elitis. Hampir semua narasumber yang dikutip umumnya berasal dari dua kelompok yang berseteru. Sehingga nuansa pemberitaan tidak pernah keluar  dari angel konflik. “Wartawan pun pada akhirnya belum mampu beranjak dari model penulisan berita model ‘jurnalisme perang/konflik’ yang mana cirinya selalu mendikotomikan pihak-pihak yang berkonflik, lalu membela salah satu yang berkonflik,” sebutnya.
Cara penulisan berita seperti ini, menurut Afdal, menunjukkan meski sistem pers Indonesia lebih liberal dibanding Orde Baru. Namun model  jurnalisme konvensional (information journalism) belum mampu bergeser ke jurnalisme publik (public journalism). “Jurnalisme publik bertujuan berusaha meningkatkan kualitas  kehidupan masyarakat sipil dengan mendorong partisipasi dan debat,” katanya.
Jurnalisme publik, lanjutnya, mewajibkan media menyediakan informasi yang berkualitas kepada publik. Bukan atas dasar selera pasar atau selera pembaca. Karena itu, meski zaman telah berubah, gaya pemberitaan semacam Kompas pun disebutnya belum berubah. (bam)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan