Ustadz YM Diminta Stop Galang Dana

Darso Arief

Darso Arief

JOGJA – Setelah beberapa orang melaporkan ke polisi terkait dugaan penipuan investasi, ustadz YM diminta menghentikan penggalangan dana dari masyarakat. Ribuan orang diduga menjadi korban sejak 2012, kali pertama penggalangan dana itu dilakukan.

“Saya kira ulama harus ikut bicara terkait kasus ini mengingat melibatkan nama besar, sosok tenar seorang ustadz yang kerap wara-wiri di tayangan televisi,” ujar juru bicara sekaligus kuasa korban, Darso Arief, kepada wartawan, di Jogjakarta, Jumat (30/11).

Kasus itu bermula dari penawaran YM tentang konsep Wisata Hati. Masyarakat yang berinvestasi dijanjikan memperoleh keuntungan delapan persen per tahun. Sertifikat dengan beragam nominal, Rp 10 juta, Rp 12 juta, dan beberapa nominal lainnya pun diberikan sebagai tanda bukti investasi.

Seiring berjalannya waktu, janji keuntungan atau bagi hasil delapan persen per tahun itu tak pernah menjadi kenyataan. Setelah tak ada kejelasan, beberapa orang pun melaporkan YM ke polisi atas dugaan penipuan atau ingkar janji.

Setelah setahun laporan polisi itu tak ada kabarnya, tiba-tiba Kamis (29/11), Roso Wahono warga Klaten yang menjadi korban YM dan sebelumnya melapor ke Polda DIY, mendapat surat untuk dimintai keterangan terkait laporannya sekitar setahun lalu.

“Semula kami mengira kasus ini mangkrak. Ternyata kini telah ditingkatkan ke penyidikan. Kami mengharapkan, proses penyidikan kasus ini bisa transparan dan objektif. Kita semua harus ikut mengawasi karena kami menduga ada ribuan orang yang menjadi korban,” tandas Darso, kuasa pelapor itu.

Darso mengemukakan ada beberapa warga masyarakat, di Medan, Bogor, Jakarta, Surabaya, selain di Jogjakarta itu yang telah menguasakan kasus dugaan penipuan itu kepada dirinya. “Dari beberapa orang itu, tak kurang dari dua ratus juta rupiah telah diinvestasikan ke pihak ustadz YM,” paparnya.

Awal September 2018, lanjut Darso, utusan YM memang pernah mengembalikan uang salah seorang investor warga Jogjakarta, Yuni Hastuti, sebesar Rp 12 juta ditambah uang bagi hasil selama empat tahun. “Tapi, saya kira, pengembalian uang tidak serta merta menggugurkan proses hukumnya. Terlebih pengembalian itu dilakukan setelah laporan ke Polda DIY dilayangkan,” tuturnya.

Mengenai kelanjutan proses penyidikan Polda DIY, Darso mengatakan, sepenuhnya menjadi kewenangan polisi. “Silakan saja. Tapi harus objektif dan transparan karena kami menduga ada ribuan yang menjadi korban penawaran investasi tersebut,” ujar Darso kemudian. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan