Warga Sembir dan Ledhok Timoho Mengadu Ke DPRD DIJ

Mengadu: Mewakili segenap warga, belasan warga Sembir dan Ledhok Timoho mengadu soal sampah dan KTP-Elektronik ke DPRD DIJ, Senin (2/4).

Mengadu: Mewakili segenap warga, belasan warga Sembir dan Ledhok Timoho mengadu soal sampah dan KTP-Elektronik ke DPRD DIJ, Senin (2/4).

JOGJA – Mewakili segenap warga, belasan warga padukuhan Sembir RT 04/05 RW 39 Madurejo Prambanan Sleman DIJ dan Ledhok Timoho Jogjakarta mengadu ke DPRD DIJ, Senin (2/4), terkait dengan rencana pembangunan tempat pembuangan sampah dan persoalan kepemilikan KTP-Elektronik. Diterima Komisi A, hadir pula wakil dari LOD (Lembaga Ombudsman Daerah), Biro Tata Pemerintahan dan Satpol PP DIJ.

“Agenda hari ini pada prinsipnya kami masih sebatas mendengarkan atau menerima pengaduan. Berikutnya akan kami lanjutkan rapat kerja dengan mengundang instansi terkait dan kunjungan lapangan guna mengetahui permasalahannya secara lebih rinci,” kata Ketua Komisi A DPRD DIJ, Eko Suwanto.

Ia juga merekomendasikan kepada tiga instansi yang turut hadir untuk mencermati dua persoalan yang diadukan warga tersebut. “Kepada lembaga ombudsman daerah silakan dipelajari apakah ada kebijakan pemerintah yang kurang pas atau tidak. Kepada biro tata pemerintahan, koordinasikan dengan dinas dukcapil kota Jogja. Kepada satpol pp, cermati adakah pelanggaran perda di dua persoalan tersebut,” ujar Eko.

Mewakili warga Sembir, Ali Sadikin menyatakan, pada dasarnya warga setempat menolak terhadap rencana pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu di wilayah mereka. “Sangat tidak sesuai dengan prinsip lingkungan hidup, serta prinsip kemanusiaan karena bisa mengganggu kesehatan warga. Apalagi di sekitar area tersebut banyak terdapat situs purbakala, seperti candi dan arca-arca, yang perlu dijaga kelestariannya,” jelasnya.

Atas pengaduan tersebut, Eko berjanji, akan mempelajari secara lebih detail persoalannya. Terutama berkaitan dengan tata ruang di wilayah yang hendak dipergunakan sebagai tempat pembuangan sampah itu. “Tapi saya sarankan agar warga juga menanyakan atau mengkonsultasikan ke DPRD Sleman karena untuk persoalan ini lebih banyak menyangkut kebijakan kabupaten,” katanya lebih jauh.

Sedangkan Bambang Sudiro yang mewakili warga Ledhok Timoho mengungkapkan, saat ini ada 56 KK meliputi 190 jiwa yang tidak bisa mengurus bahkan memiliki KTP-Elektronik. “Kami di sini hanya menuntut hak kami, hak setiap warga negara, untuk memperoleh identitas kependudukan. Tidak ada kaitannya dengan status lahan atau tanah yang kami tinggali sekarang ini,” katanya.

Sebelumnya, kepala seksi data biro tata pemerintahan yang hadir pada audiensi warga tersebut memang sempat mengemukakan, akan melakukan koordinasi dengan dinas dukcapil kota Jogja sekaligus mencermati status tanah atau lahan Ledhok Timoho yang kini dijadikan tempat tinggal oleh sejumlah kepala keluarga dari berbagai daerah itu.

Prinsipnya, menurut Eko, sesuai amanat Perda No 9/2015 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan. “Tidak hanya KTP tapi juga dokumen lain, mulai dari akte kelahiran, akte cerai, dan lain-lain. Nanti semuanya akan kita pelajari dan cermati. Ada kasus serupa yang juga terjadi di wilayah lain,” paparnya kemudian. (rul)

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan