Warganet Abaikan Isu Substantif

Fathul Wahid

Fathul Wahid

JOGJA – Warganet, melalui media Twitter, cenderung hanya memperbincangkan isu-isu yang ‘seksi’ terutama yang berkaitan dengan dunia politik. Sementara berbagai isu, yang sebenarnya sangat penting bagi peningkatan hidup masyarakat, justru tidak muncul ke permukaan. Alias tidak menjadi trending topic. Ada pula isu musiman, tergantung momentum pada saat itu. Ketika memperingati Hari Buruh, misalnya, perbincangan menyangkut ketenagakerjaan sangat marak.

“Barangkali itu menyangkut ketersebaran pengguna Twitter. Isu-isu yang tak menyentuh kehidupan mereka secara langsung, cenderung tidak menjadi perbincangan hangat,” ujar pegiat JMD (Jogja Mendaras Data), Fathul Wahid, di Jogjakarta, Kamis (3/5), mengungkapkan hasil pengamatannya selama sepekan sejak 26 April 2018 mengenai perbincangan warganet di media Twitter.

Fathul yang juga dosen program Magister Informatika UII itu mengemukakan, beberapa isu yang diperbincangkan warganet secara cukup intens antara lain soal korupsi, infrastruktur, kewirausahaan, lapangan pekerjaan, dan kemiskinan. Sedangkan isu lain yang sebenarnya cukup penting, seperti penebangan liar, pencurian ikan, kesehatan ibu dan anak, kesenjangan sosial, energi terbarukan, akses air bersih, jambanisasi, dan gizi buruk, justru kurang diperbincangkan.

Fathul menduga isu-isu yang sebenarnya cukup penting tapi kurang menarik untuk diperbincangkan itu karena tidak bersentuhan langsung dengan pengguna Twitter. “Saya memperkirakan warganet pengguna Twitter berasal dari keluarga ekonomi menengah ke atas sehingga tak terpapar dengan persoalan jamban, kesehatan ibu dan anak, hingga gizi buruk sehingga mereka tak tertarik memperbincangkannya di media sosial itu,” tuturnya.

Sebaliknya, warganet lebih tertarik dengan isu-isu yang ‘seksi’ secara politik. Asal isu-isu itu bisa di’goreng’, ada yang bisa dipersekusi, maka isu-isu semacam itu akan ramai diperbincangkan. “Jadi bisa disimpulkan ada isu-isu penting, isu-isu substantif, yang justru luput dari perhatian warganet. Misalnya saja, soal akses air bersih betapa masih menjadi persoalan di banyak daerah di tanah air tapi justru kurang diminati,” papar Fathul kemudian.

Mencermati fenomena semacam itu, Fathul mengingatkan, pemerintah atau siapa pun para pengambil kebijakan jangan begitu saja mendasarkan keputusan yang dibuat hanya berdasarkan media sosial. “Jika hal seperti itu yang terjadi, maka bisa bias kebijakan. Keputusan yang diambil bisa tidak merepresentasikan kebutuhan masyarakat. Sebaiknya kebijakan yang diambil variatif karena Indonesia itu juga variatif,” tandasnya. (rul

CopyRight @ Jurnal Jogja 2016 | Tentang Kami | Kontak Kami | Iklan