BOS Saat Ini Jadi Solusi Kesejahteraan Guru Non ASN

BOS  Saat Ini Jadi Solusi Kesejahteraan Guru Non ASN

JOGJA-Melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga mengenai penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan kesejahteraan guru non ASN akan dapat terbantu. Saat ini sebanyak 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membantu membayar honor guru tersebut yang memiliki NUPTK dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019  di sekolah penerima bantuan dana BOS. Angka ini cukup signifikan dari sebelumnya hanya 15 persen dari total alokasi yang diterima sekolah.

“Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ) No.8 Tahun 2020 ini merupakan kepedulian Kemendikbud terhadap guru yang kurang dapat perhatian, di mana pada poin terakhir disebutkan bahwa penggunaan dana BOS bisa dipakai untuk membayar honor guru, maksimum 50 persen. Untuk sementara kita lakukan ini dulu,” kata Plt Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana dalam acara jumpa media yang berlangsung Selasa (18/2) di Legend Cafe Yogyakarta.

Erlangga menjelaskan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim telah melakukan kajian cukup lama sebelum mengeluarkan kebijakan ‘Merdeka Belajar’ episode ketiga ini. Kajian perubahan skema dana BOS ini juga sudah melibatkan semua pihak.

“Kajiannya sudah lama sejak Pak Nadiem masuk ke Kemendikbud, jadi semua pihak mulai dari guru, (stakeholder) pendidikan, terkait dengan itu, semua dibicarakan dan dianalisis dan diambil keputusan,” tuturnya.

Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Namun, hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Erlangga mengatakan, kenaikan porsi pembayaran gaji guru non ASN dalam dana BOS dapat membantu meringankan beban kepala sekolah yang sebelumnya kerap mencari dana talangan untuk membayar honor guru tersebut. “Jadi, sering kali kepala sekolah nyari dana talangan. Itu kan punya risiko.

Oleh karena itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah mengubah skema penyaluran dana BOS pada 2020 dengan memangkas birokrasi. Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening sekolah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Selanjutnya di jelaskan skema penyaluran dana BOS ini diubah pada tahun anggaran kali ini.

Menurut Ade Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Percepatan proses penyaluran dana BOS ditempuh melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung ke rekening sekolah. Sebelumnya penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi.

Penggunaan SK Sekolah untuk mengambil dana merupakan antisipasi keterlambatan karena memang beberapa dinamika koordinasi di Pemerintah Daerah (Pemda) seringkali terjadi. “Makanya perlu kita ubah hal-hal seperti ini menjadi transfer langsung.  Jumat kemarin itu sudah sekitar 8 triliun langsung ke sekolah. Jadi sudah langsung ke sekolah,” ungkapnya.

Ade menjelaskan, penyaluran dana BOS saat ini diringkas menjadi tiga tahap dan mulai disalurkan paling cepat Januari sesuai kesiapan masing-masing sekolah. “Jadi kalau dulu kembali disampaikan pada Januari-April-Juli-Oktober, 20 40 20 20. Sekarang menjadi Januari-April-September, 30 40 30. Kenapa ini kita ubah karena rata-rata dulu itu frekuensinya itu kurang pas karena ada pergantian tahun ajaran,” ujarnya.

Data sekolah yang telah menerima dan BOS Per Jumat (14/02/2020),    sekitar 136 ribu sekolah telah menerima dana BOS tahap I, sisanya dari total 250.000 sekolah yang akan menerima dana BOS tahun 2020 masih tahap verifikasi data oleh Kemendikbud. (ijo)

Hosting Unlimited Indonesia

Share this post