DPRD DIY Khawatir JATP Mangkrak

DPRD DIY Khawatir JATP Mangkrak

JOGJA – Menjadi program unggulan dan mendapat gelontoran dana Rp 400 miliar, namun Komisi B DPRD DIY mengkhawatirkan pembangunan serta keberlanjutan JATP (Jogja Agro Techno Park) yang berlokasi di kabupaten Kulonprogo DIY akan mangkrak.

“Perlu kerjasama dengan beberapa pihak agar keberadaan JATP bisa terus berkelanjutan,” ungkap Ketua Komisi B DPRD DIY, Danang Wahyu Broto, didampingi beberapa anggota komisi lainnya, kepada wartawan, di gedung DPRD setempat, Jalan Malioboro, Jogjakarta, Kamis (23/1).

Pengelolaan JATP, lanjut Danang, harus profesional. “Kami ingin pengelolaan program unggulan itu melibatkan BUMD. Perlu pula kerjasama dengan pihak lain. Perguruan tinggi, misalnya agar keberadaan JATP tidak berhenti di tengah jalan,” tandas politisi Gerindra itu.

Usai melakukan kunjungan kerja lapangan ke JATP beberapa hari sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DIY Sudarto menyarankan, JATP dijadikan sebagai pusat percontohan peternakan, pertanian, perikanan, maupun percontohan bidang lain dengan sentuhan teknologi.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyatakan, meski pengelolaan JATP nantinya dipegang oleh BUMD, namun harus tetap dilakukan secara profesional. “Perlu pula perencanaan komprehensif yang matang. Jangan hanya berjalan tiga tahun, kemudian mangkrak,” tegas Sudarto.

Dua orang Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, RB Dwi Wahyu B dan Atmaji, sepakat JATP ke depan akan menjadi salah satu sumber PAD (pendapatan asli daerah) berbasis pariwisata. “Potensi ke arah itu sudah ada, melihat daftar di buku tamu saat ini berasal dari tiga puluh negara,” ujar Atmaji.

Dwi Wahyu menambahkan, meski sekarang ini pengelolaan JATP masih dalam proses lelang namun Komisi B akan lebih senang jika kemudian jatuh ke tangan BUMD. “Lebih baik jangan swasta. Meski menguat sistem KPBU atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, tidak akan menyalahi aturan jika kemudian melibatkan BUMD,” katanya lebih jauh. (rul)

Hosting Unlimited Indonesia

Share this post