Komisi A DPRD DIY Dorong Kesejahteraan Guru

Komisi A DPRD DIY Dorong Kesejahteraan Guru

JOGJA – Kendati telah terbit Pergub No 74/2019 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu, namun Komisi A DPRD DIY tetap menjaga komitmen untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan GTT/PTT. Paling tidak, saat ini semuanya sudah di atas UMP.

“Selama ada payung hukumnya dan ada dananya, kami senantiasa akan memperhatikan aspirasi dan memperjuangkan kesejahteraan ibu bapak semua,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, saat menerima audiensi belasan guru honorer, di Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Jogjakarta, Rabu (15/1).

Untuk payung hukum atau dasar peraturannya, lanjut Eko, sudah cukup jelas dengan terbitnya Pergub No 74/2019 itu. “Karena itu, terbitnya peraturan gubernur tersebut patut kita syukuri. Tak ada lagi perdebatan tentang status bagi guru honorer,” tegas Politisi Muda PDI Perjuangan itu.

Pergub itupun mengatur berbagai hak bagi guru honorer. Antara lain hak cuti, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, jaminan kesehatan, serta gaji. “Untuk peningkatan gaji, Komisi A juga siap terus memperjuangkan sepanjang APBD mampu memenuhi. Artinya, selama dananya ada,” tutur Eko.

Berdasarkan Pergub No 74/2019, gaji tenaga bantu setingkat SD/SMP, sesuai dengan besaran UMP yakni Rp 1.705.000 per orang per bulan. Setingkat SMA/D1 sebesar Rp 2.022.200. Setingkat S1/D4 sebesar Rp 2.709.000. Untuk dokter sebesar Rp 2.688.500.

Besaran gaji tersebut diberikan kepada 1.366 GTT/PTT. Sedangkan bagi 1.199 orang GTY/PTY, tanggungjawabnya ada di dinas pendidikan. Untuk tahun anggaran 2020, besaran untuk GTY/PTY sebesar Rp 500.000 per orang per bulan.

Eko juga mengemukakan, Komisi A DPRD DIY juga akan terus mendesak yayasan yang bertanggungjawab terhadap masing-masing sekolah untuk melakukan standarisasi insentif bagi guru-guru mereka. “Masih ada insentif yang kurang layak dan itu perlu dipikirkan,” tegasnya.

Kepada para guru yang tergabung dalam PHSNI (Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia), itu Eko juga berjanji akan memperhatikan masukan maupun usulan yang disampaikan. “Semua itu akan kami jadikan pekerjaan rumah dan pasti akan kami perjuangkan,” katanya kemudian.

Pada kesempatan itu, PHSNI DIY mengajukan beberapa aspirasi kepada Komisi A DPRD DIY. Antara lain keadilan penggajian antara tenaga bantu yang sudah mengabdi di atas 15 – 25 tahun dengan tenaga bantu yang baru. Juga, jaminan masa purna bagi GTT/PTT yang sudah purna tugas. (rul)

Hosting Unlimited Indonesia

Share this post