Komisi A DPRD DIY Inisiatif Raperda Pendidikan Pancasila

Komisi A DPRD DIY Inisiatif Raperda Pendidikan Pancasila

JOGJA – Masih terus maraknya aksi di jalanan oleh para remaja, terus terjadinya intoleransi, radikalisme, dan terorisme di DIY mendorong Komisi A DPRD DIY berinisiatif mengajukan usulan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

“Perda itu nantinya akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat DIY,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, di gedung dewan setempat, Jalan Malioboro, Jogjakarta, Kamis (16/1).

Raperda tersebut bersifat terbuka sehingga warga masyarakat bisa memberi masukan. Targetnya tahun 2021 Perda sudah bisa terbit. “Untuk tahun ini Komisi A akan mulai menyusun naskah akademiknya, sekaligus menjaring berbagai masukan dari masyarakat,” jelas Politisi Muda PDI Perjuangan itu.

Selain sebagai payung hukum bagi Pemda, Perda itu nantinya akan melengkapi serta menyempurnakan program terkait Pancasila dan Kebangsaan yang sudah ada sebelumnya. “Bukan berarti selama ini ada kekosongan peraturan sehingga Komisi A mengusulkan Raperda tersebut,” tandas Eko.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi, menegaskan tindakan melawan hukum yang belakangan terus marak di DIY memunculkan keprihatinan yang harus disikapi. “Tindakan aksi di jalanan serta intoleransi, jelas bertentangan dengan hukum dan mengkhianati Jogjakarta yang memiliki budaya adiluhung.”

Karenanya, imbuh Suwardi, berbagai peristiwa yang bahkan harus meminta korban jiwa itu perlu menjadi perhatian kita semua mengapa masih saja terjadi di DIY. “Kita harus introspeksi dimulai dari diri sendiri. Raperda itupun kami usulkan dalam rangka cinta kita kepada kaum muda,” tutur Politisi Golkar itu.

Atas dasar itu semua, papar Eko lebih jauh, secara musyawarah mufakat Komisi A mengajukan Raperda Inisiatif tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawsan Kebangsaan itu. “Perda juga dimaksudkan untuk memperkuat tugas pemda dalam menggelorakan serta mengkoordinasikan antar-lembaga terkait Panscasila dan Wawasan Kebangsaan.” (rul)

Hosting Unlimited Indonesia

Share this post