Penanganan Limbah B3 Terkendala Kebijakan Pusat

BANTUL – Komisi C DPRD DIY mendesak Pemda DIY melalui peningkatan kapasitas Balai Pengelola Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan agar mampu mengelola sekaligus mengolah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Hal itu mendesak untuk direalisasikan seiring perkembangan industri di DIY.

“Selama ini DIY hanya dilewati. Pengelolaan limbah B3 di Jawa hanya ada di Jawa Timur dan Jawa Barat. Padahal, banyak keuntungan jika kita mampu ikut mengelolanya,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Gimmy Rusdin, dalam kunjungan kerja lapangan ke Balai Pialam (Pengelola Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan), di Sewon, Bantul, DIY, Selasa (14/1).

Anggota Komisi C DPRD DIY, Novida Kartika Hadhi dan Wahyu Pradana Ade Putra, juga mendorong hal sama. “Potensi keuntungan dengan mengelola limbah B3 sangat besar. Sayang jika kita tidak mengambilnya. Mengingat pula perkembangan industri di DIY yang semakin banyak mengeluarkan limbah jenis itu,” ujar Wahyu.

Kepala Balai Pialam, Rusdiana Puji Lestari, mengemukakan pihaknya sebenarnya mampu menangani limbah B3. Bahkan banyak investor yang bersedia melakukan kerjasama. “Hanya saja, urusan dan izin penanganan limbah B3 ada di kementerian. Artinya, kebijakan untuk itu tergantung pemerintah pusat.”

Rusdiana merasa sangat senang jika memperoleh dukungan dari wakil rakyat terkait persoalan limbah B3. “Dan saya kira bapak-bapak di dewan lebih memiliki akses ke pusat sehingga urusannya bisa lebih mudah,” ujar Rusdiana kemudian.

Saat menerima kunjungan kerja lapangan Komisi C DPRD DIY itu, Rusdiana sempat mengusulkan dibentuknya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) untuk menangani SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Regional.

“Karena meliputi tiga kabupaten kota, Sleman, Kota Jogjakarta, dan Bantul, akan lebih luwes jika SPAM Regional itu dilakukan oleh BUMD. Kami meyakini jika melalui BUMD ketimbang melalui balai ini, negosiasi dengan PDAM yang mengurusi air bersih akan lebih luwes,” papar Rusdiana dalam kunjungan kerja yang dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPRD DIY Suharwanta.

Komisi C DPRD DIY pun sepakat dengan usulan tentang pembentukan BUMD tersebut. “Jika memang menguntungkan tentu Komisi C akan mendukung sepenuhnya. Paling tidak BUMD tersebut nantinya tidak merugi. Lebih penting lagi jika kemudian mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Wahyu. (rul)

Hosting Unlimited Indonesia

Share this post