Ratusan KK Di Bantul Terancam Banjir

Ratusan KK Di Bantul Terancam Banjir

JOGJA – Komisi A DPRD DIY meminta eksekutif di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten bekerjasama melakukan mitigasi bencana. Pun meminta kepada pemda DIY agar memasukkan aspirasi masyarakat ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) 2021.

“Hari ini (Senin, 6/1 – red.) Komisi A DPRD DIY melihat secara langsung kondisi sungai Buntung, Kota Jogjakarta serta daerah tempuran sungai Opak dan Oya di kabupaten Bantul. Kami menerima banyak masukan positif dari warga setempat. Karena itu kami menegaskan agar aspirasi masyarakat dimasukkan ke dalam RKPD 2021,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, di Jogjakarta, Senin (6/1).

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi, menegaskan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten sangat diperlukan terutama karena saat ini ada ratusan kepala keluarga di kabupaten Bantul yang terancam keselamatannya jika terjadi banjir besar.

Ada sekitar 200 KK (Kepala Keluarga) atau sekitar 1.000 jiwa di dusun Klisat, Srihardono, Pundong, Bantul, DIY yang sewaktu-waktu bisa saja terkena bencana manakala terjadi banjir. Tanggul yang membentengi dusun tersebut dari aliran sungai Oya dan Opak saat ini sudah tergerus tiga meter sepanjang 800 meter.

“Dusun Klisat memang letaknya di daerah tempuran atau pertemuan arus dua sungai, Opak dan Oya. Dan mereka saat ini cukup stres karena tanggul yang membatasi dusun mereka dengan aliran sungai sudah retak bahkan tergerus,” ungkap Suwardi, politisi Golkar itu.

Eko Suwanto menandaskan, koordinasi di antara instansi terkait di tingkat pusat, daerah, maupun kabupaten perlu dilakukan secara baik. “Itu diperlukan karena masing-masing instansi sudah memiliki kewenangannya terkait dengan mitigasi maupun penanganan bencana,” paparnya lebih jauh.

Daerah, misalnya, mungkin saja masih memiliki dana. Tapi tak bisa menggunakannya begitu saja karena sudah ada aturan terkait pemanfaatannya. “Karena itu kami meminta kepada eksekutif di tingkat manapun untuk saling bekerjasama sehingga persoalan bencana bisa diselesaikan secara baik,” ujar Eko.

Pada hari yang sama, Komisi A DPRD DIY juga menyambangi kelurahan Bumijo, Jetis, Kota Jogjakarta untuk melihat secara langsung kondisi sungai Buntung. “Kami melihat aliran sungai Buntung terganggu karena ada longsoran di bawah jembatan serta sampah yang menumpuk,” tutur Eko.

Atas permasalahan tersebut, politisi PDI Perjuangan itu mendesak kepada walikota setempat untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh memperhatikan agar sungai tersebut bersih dari sampah. “Walikota tak boleh diam. Harus benar-benar memastikan ada perbaikan tanggul di bawah jembatan serta mengelola sampah secara baik agar aliran sungai kembali normal,” tandas Eko. (rul)

Hosting Unlimited Indonesia

Share this post