Wilayah Perbatasan Kurang Perhatian

Wilayah Perbatasan Kurang Perhatian

JOGJA – Wilayah perbatasan di DIY saat ini masih kurang diperhatikan. Cenderung menjadi daerah terpinggirkan dan tak masuk dalam prioritas pembangunan. DPRD setempat pun berinisiatif mengusulkan Raperda tentang Pengelolaan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan.

“Pembahasan Raperda atas inisiatif DPRD DIY melalui Komisi A itu ditargetkan selesai Desember ini dan bisa segera diterbitkan menjadi Perda,” jelas Ketua Pansus Raperda tersebut, Suwardi, mengawali RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), di gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Jogjakarta, Rabu (27/11).

Bukan hanya persoalan administratif, tapi bagaimana mengelola masyarakat di wilayah perbatasan hingga bisa lebih sejahtera, masih kurang diperhatikan selama ini. “Bahkan sering terdengar muncul permasalahan menyangkut hilangnya penanda batas, hingga perebutan tanah,” ungkap Suwardi.

Karenanya, lanjut politisi Golkar tersebut, itulah pentingnya perda yang mengurusi wilayah perbatasan. “Semuanya bermuara demi lebih sejahteranya warga masyarakat di wilayah perbatasan. Untuk itu, kami menggelar public hearing ini guna memperoleh masukan sebanyak mungkin,” tandas Suwardi.

Pengelolaan wilayah perbatasan, menurut Gunung Radjiman selaku pakar, merupakan persoalan krusial terutama dalam membangun masyarakat dan desanya. “Sayang pembicaraan selama ini masih sebatas ruang. Belum sampai ke bagaimana menggarapnya,” kritiknya.

Karena itu, perlu lompatan inovasi pemikiran untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. “Pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan memerlukan perencanaan yang spesifik. Bisa jadi di luar rancangan pembangunan daerah yang sudah ada,” saran Gunung.

Selaku bagian dari tim ahli penyusunan raperda, Y Sri Susilo, mengakui wilayah perbatasan selama ini relatif tertinggal. “Karena itu memerlukan upaya pembagunan serta pendanaan yang lebih terarah. Semuanya harus berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, maupun aspirasi masyarakat.”

Sebagai langkah pembangunan yang mendasar, telah dimasukkan di dalam raperda tersebut menyangkut pembangunan kesehatan, pendidikan, serta di sektor pekerjaan umum atau menyangkut infrastruktur. “Pendanaan utama tentu berasal dari APBD. Serta, sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat,” papar Susilo. (rul)

Hosting Unlimited Indonesia

Share this post